Oleh: Mahbub Fauzie
Jika pada tulisan saya di Kupi Senye sebelumnya, saya mengajak kita menimbang trauma healing di tengah luka yang belum pulih, maka diskursus berikutnya, saya ingin membawa kita pada satu titik krusial: persimpangan nurani dalam menentukan arah kebijakan.
Keputusan Bupati Aceh Tengah yang mendorong adanya publik hearing patut diapresiasi sebagai langkah membuka ruang partisipasi. Di tengah polemik yang berkembang, ini menjadi jalan tengah untuk mempertemukan dua arus besar: suara empati terhadap korban bencana dan harapan akan kebangkitan ekonomi masyarakat.
Namun perlu ditegaskan, persoalan ini tidak sesederhana memilih antara “lanjut” atau “tunda”. Ia menyentuh dimensi yang lebih dalam—tentang kepekaan nurani, keadilan sosial, dan cara kita memaknai pemulihan itu sendiri.
Baca juga: Menimbang Trauma Healing Ditengah Luka yang Belum Pulih
Tidak dapat dipungkiri, bagi sebagian masyarakat—terutama pelaku UMKM, peternak kuda, pekerja informal, hingga sektor jasa—pacuan kuda bukan sekadar tontonan. Ia adalah ruang hidup.
Event ini diyakini memiliki efek berganda (multiplier effect): menghidupkan kembali usaha kecil, meningkatkan hunian penginapan dan transportasi, membuka lapangan kerja temporer, serta mengembalikan rasa percaya diri pelaku ekonomi pascabencana.
Dalam perspektif ini, menunda pacuan kuda kerap dimaknai sebagai menunda denyut harapan. Bahkan, sebagian melihatnya sebagai bentuk collective healing—menghadirkan keramaian untuk mengusir kesunyian yang ditinggalkan bencana.
Argumen ini bukan tanpa dasar. Ekonomi memang harus bergerak. Rakyat kecil membutuhkan ruang untuk bangkit. Dan budaya seperti pacuan kuda adalah identitas yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Gayo.
Namun, di sinilah kita perlu berhenti sejenak—untuk bertanya lebih dalam: bangkit untuk siapa, dan dengan cara bagaimana?
Di sisi lain, kegelisahan publik juga memiliki pijakan yang kuat. Ketika sebagian masyarakat masih berjuang dari dampak bencana—rumah yang belum layak, fasilitas yang belum pulih, serta trauma batin yang belum sembuh—maka menghadirkan event besar berpotensi menimbulkan disonansi sosial.
Kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah ini momentum yang tepat?
Trauma healing bukan sekadar menghadirkan keramaian. Ia adalah proses yang menuntut: rasa aman yang nyata, kehadiran sosial yang tulus, pendampingan psikologis, serta pemulihan kondisi hidup secara konkret.
Jika tidak, maka yang terjadi hanyalah “menghibur agar lupa”, bukan menyembuhkan.
Dalam ajaran Islam, empati adalah inti dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda:
"Tidak beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini bukan sekadar dalil normatif, melainkan kompas moral dalam setiap kebijakan publik—terutama yang menyangkut penderitaan banyak orang.
Di sinilah publik hearing menemukan relevansinya. Ia tidak boleh berhenti sebagai formalitas, tetapi harus menjadi ruang kejujuran dan keberanian moral: mendengar langsung suara korban, mengukur kesiapan sosial—bukan hanya kesiapan teknis dan anggaran, serta menimbang prioritas secara jernih: mana yang mendesak, mana yang bisa ditunda.
Jika pada akhirnya event tetap dilaksanakan, maka ada prasyarat etik yang tidak bisa ditawar: korban terdampak harus menjadi bagian utama dari manfaat ekonomi, anggaran harus berpihak pada pemulihan nyata, dan penyelenggaraan harus menjauhi kesan euforia berlebihan.
Sebaliknya, jika diputuskan untuk menunda atau mengalihkan, maka itu bukan bentuk kemunduran—melainkan keberanian untuk berpihak pada rasa kemanusiaan.
Pada akhirnya, polemik ini bukan hanya tentang pacuan kuda. Ia adalah cermin bagi kita semua: apakah kita masih memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesama, atau mulai kebal oleh rutinitas dan kepentingan?
Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah: 6)
Namun kemudahan itu tidak lahir dari tergesa-gesa menutup luka, melainkan dari kesabaran dalam merawatnya hingga benar-benar sembuh.
Pacuan kuda bisa menjadi simbol kebangkitan. Tetapi empati adalah fondasinya. Tanpa empati, kebangkitan hanya akan menjadi ilusi—terlihat hidup, tetapi sesungguhnya rapuh.
Maka sebelum keputusan diambil, mari kita jujur bertanya pada diri sendiri: apakah kita sedang membangun pemulihan yang hakiki, atau sekadar menciptakan kesan seolah-olah sudah pulih?
*) Penulis adalah warga Aceh Tengah, salah seorang Relawan Tanpa Batas Jagong Jeget Peduli.
