POSBELITUNG.CO, BANGKA -- Pemerintah Kota Pangkalpinang kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penguatan standar operasional dan pengawasan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG yang berlangsung di Ruang Balai Betason Lantai II Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/4/2026), dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, menyoroti masih ditemukannya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar dasar, terutama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Ia meminta pihak pengelola SPPG aktif berkomunikasi apabila menemui kendala di lapangan.

"Kami berharap SPPG yang belum memenuhi standar bisa segera berkoordinasi dan bertanya. Tujuan utama program ini adalah pemenuhan gizi masyarakat agar berjalan dengan baik dan hasilnya bisa dirasakan secara maksimal," tegasnya.

Dessy juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aspek perizinan, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengelolaan limbah. Ia menyebut, program MBG merupakan program nasional yang harus dijalankan sesuai aturan.

"Terkait sampah dan limbah, harus ada adaptasi dan pengelolaan yang baik sesuai ketentuan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti lemahnya tata kelola rantai pasok bahan baku. Menurutnya, data supplier yang belum terbuka menjadi kendala dalam pengawasan.

"Kami tidak mencampuri urusan dapur, tapi kami perlu mengetahui data supplier untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bagian dari kontrol," katanya.

Dessy juga mengungkap adanya temuan di lapangan terkait kualitas makanan yang dinilai belum layak. Ia mengingatkan seluruh pihak untuk kembali pada tujuan utama program MBG.

"Kita harus kembali ke tujuan awal, memastikan makanan yang diberikan benar-benar layak dan bergizi," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG.

Kegiatan itu diikuti sekitar 46 peserta, terdiri dari Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Bangka Belitung, 17 kepala SPPG yang telah operasional, pengelola yayasan, serta perwakilan BPOM yang tergabung dalam tim satuan tugas.

"Pertemuan ini menjadi momentum silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi, karena selama ini masih terdapat keterbatasan komunikasi akibat belum meratanya pemahaman terkait alur program MBG," ujar Mie Go.

Ia mengungkapkan, Pemkot Pangkalpinang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG guna mendukung kelancaran program tersebut.

Adapun struktur Satgas melibatkan berbagai unsur, mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, hingga Kapolres sebagai pembina, dengan Sekda sebagai ketua, serta didukung seluruh OPD terkait, termasuk BPOM dan BPS.

Mie Go menegaskan bahwa program MBG menyasar kelompok rentan, yakni anak-anak mulai dari PAUD hingga SMP, ibu hamil, serta balita.

"Mereka harus menerima makanan yang bergizi dan berkualitas. Untuk itu diperlukan peran aktif seluruh pihak," katanya.

Ia juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari program tersebut, terutama bagi pelaku UMKM lokal yang terlibat dalam penyediaan bahan baku maupun operasional.

"Program ini memiliki multiplier effect terhadap perekonomian daerah, khususnya UMKM. Karena itu, komunikasi antara SPPG dan yayasan harus berjalan baik, termasuk dalam pengelolaan anggaran," jelasnya.

Meski demikian, ia mengakui bahwa cakupan penerima manfaat program MBG saat ini belum menjangkau seluruh sekolah di Pangkalpinang.

Untuk itu, diperlukan sinergi semua pihak agar implementasi program dapat diperluas secara bertahap.

"Kita harus memperkuat koordinasi agar program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas," tuturnya. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)