Universitas Indonesia (UI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) sepakat memperkuat pengawalan penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum UI. Langkah ini dilakukan agar proses berjalan transparan, akuntabel, serta berspektif pada perlindungan korban.

Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menegaskan komitmen bersama ini untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, di perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.

"Kita perlu duduk bersama dalam forum koordinasi nasional untuk merumuskan posisi dan penguatan Satgas di perguruan tinggi, sekaligus belajar dari praktik baik yang sudah ada," terang Menteri Arifah dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (16/4/2026).

"Selain itu, pendekatan kepada mahasiswa juga harus lebih partisipatif, dengan melibatkan teman sebaya agar pesan pencegahan lebih mudah diterima," tambahnya.

Dalam penjelasannya, Menteri Arifah menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dengan melibatkan mahasiswa secara aktif. Termasuk organisasi kemahasiswaan agar pesan pencegahan lebih relevan dan efektif.

Sebagai tindak lanjut, koordinasi antara UI, Kementerian PPPA, dan kementerian terkait akan terus diperkuat. Hal ini berguna untuk merumuskan langkah konkret yang bisa diterapkan lebih luas di berbagai perguruan tinggi.

Seluruh proses penanganan kasus ini mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 serta Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan kampus.

Dalam pertemuan yang digelar Rabu (15/4) sore di Gedung Pusat Administrasi Universitas, UI juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara langsung kepada Kementerian PPPA. Mulai dari kronologi awal, langkah yang telah dilakukan, hingga rencana tindak lanjut investigasi.