SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah mendorong percepatan implementasi biodiesel 50 (B50) yang ditargetkan diluncurkan pada Juli 2026.
Hal ini disampaikan Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, saat menghadiri Andalas Forum ke 6 yang digelar di hotel Aryaduta Palembang.
Dida mengatakan, percepatan penerapan B50 dilakukan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM), terutama di tengah gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi global.
Melalui implementasi campuran biodiesel berbasis sawit ini, pemerintah memproyeksikan efisiensi hingga Rp48 triliun.
Karena itu, produksi kelapa sawit nasional perlu terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
Baca juga: Pemuda di Empat Lawang Tertangkap Basah Curi Sawit di Lahan PTPN, Satu Rekannya Kabur
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengatakan, GAPKI mendukung upaya pemerintah meningkatkan hilirisasi di Industri sawit, khususnya hilirisasi di industri pangan, non pangan pangan serta bioenergi dengan penerapan B50 pada 1 Juli 2026 mendatang.
Untuk memenuhi kebutuhan B50, produksi CPO mencukupi.
Namun demikian, peningkatan kebutuhan CPO akan diperkirakan akan mengurangi ketersedian CPO untuk ekspor.
"Untuk itu, produksi harus dapat kita tingkatkan terutama melalui peremajaan tanaman khususnya melalui Program PSR dengan menggunakan klon-klon unggul serta menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Manufacturing Practices (GMP)," kata Eddy.
Sebab jika sawit tidak diremajakan, maka kenaikan biaya produksi akibat harga BBM naik, biaya angkut naik efek geo politik dan global, maka akan menekan produksi sawit dalam negeri yang mengancam keberlanjutan industri sawit.
"Upaya hilirisasi tentunya juga perlu didukung dengan peningkatan daya saing Industri Sawit, khususnya penyediaan sarana dan prasarana logistik yang memadai," kata Eddy.
Ketua Gapki Sumsel, Alex Sugiarto, mengatakan, Andalas Forum ke-6 Tahun 2026 ini mengambil tema Sawit Indoneia: Sinergi Untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi dan berkelanjutan.
Baca juga: Jalan Rusak Parah, Kades di Musi Rawas Pasang Portal dan Tarif Hingga Rp300 Ribu bagi Truk Sawit
Kegiatan Forum Andalas VI Tahun 2026 yang didukung BPDP dan Kementerian Pertanian ini diharapkan melahirkan sejumlah solusi dalam mengatasi persoalan sektor sawit.
"Melalui diskusi dengan stakeholder terkait dan melibatkan ratusan peserta, ke depan, akan ada sinergi tata kelola positif. Istilahnya tempat kita berdiskusi, berbagi, dan juga mengeluarkan ide-ide baru," kata Alex.
Selain itu juga menganalisa apa-apa yang sudah terjadi (permasalahan).
Jadi dari sisi tata kelola seperti apa, kemudian untuk pertumbuhan ekonominya sendiri hingga membangun sawit berkelanjutan.
"Untuk melahirkan ekosistem sawit berkelanjutan dapat disokong lewat komunikasi dan kerjasama lintas sektor juga instansi," katanya
Utamanya, kata dia, dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Harapannya, mempermudah pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan, khusus kelapa sawit.
"Jadi kami membahas semuanya secara komprehensif (dalam agenda forum Andalas). Membangun Indonesian Sustainable Oil dengan tata kelola mengikuti apa yang diintruksikan pemerintah. Jadi regulasi pemerintah, kita harus taati, kita ikuti dan kita jalankan," kata Alex.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru, dalam pembukaan Andalas Forum VI dengan optimisme tinggi.
Dia berharap, seluruh rangkaian diskusi dan pertemuan dalam forum ini tidak berhenti pada wacana semata, melainkan melahirkan keputusan-keputusan strategis yang memberikan dampak nyata bagi keberlangsungan industri sawit di Indonesia.
“Melalui sinergi yang kuat di Andalas Forum, industri sawit nasional diharapkan semakin tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia dan terus menjadi pilar utama ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
