TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah gelombang kritik dan pertanyaan publik terkait pengadaan ribuan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya angkat suara.
Isu yang sempat memicu polemik ini kini mendapat penegasan langsung dari pihak internal lembaga.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, memastikan bahwa seluruh proses pengadaan telah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
"Proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan," tegas Sony.
Pernyataan ini disampaikan usai agenda evaluasi satu tahun perjalanan program MBG di Kantor Kemenko PM, yang sekaligus menjadi momentum untuk menjawab berbagai keraguan publik.
Baca juga: BGN Bongkar Fakta Sebenarnya di Balik Isu Alat Makan & Laptop MBG, Dadan Hindayana Merasa Difitnah
Menanggapi isu potensi penyalahgunaan anggaran, Sony menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup diri terhadap proses hukum. Namun, ia tetap meyakini bahwa prosedur yang dijalankan sudah benar.
"Apabila penyimpangan, ya tentu itu menjadi ranah para penegak hukum. Namun kami yakin pengadaan itu telah melalui proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Dengan pernyataan tersebut, BGN mencoba menempatkan garis batas yang jelas: transparansi tetap dijaga, tetapi keyakinan terhadap prosedur yang telah dilalui juga ditegaskan.
Lebih dari sekadar pengadaan barang, BGN menekankan bahwa keberadaan motor listrik ini memiliki fungsi strategis dalam operasional program MBG, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
"Untuk seluruh daerah, terutama daerah-daerah terpencil, termasuk Jakarta sendiri juga sekolah yang masuk ke dalam gang," kata dia.
Menurut Sony, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua sekolah dapat dijangkau kendaraan besar seperti mobil distribusi. Banyak lokasi yang berada di gang sempit atau wilayah terpencil yang membutuhkan solusi mobilitas lebih fleksibel.
"Ketika diperlukan koordinasi cepat kan, mobil enggak bisa masuk (ke dalam gang), sepeda motor lah yang lebih cepat bisa masuk menjangkau," kata dia.
Baca juga: Jawaban BGN Soal Aliran Dana Rp 1 Triliun MBG: Bukan Buat Elite, Ini Buat Rakyat yang Ekonomi Sulit
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik ini merupakan bagian dari anggaran tahun 2025, meskipun realisasi pengiriman berlangsung pada 2026.
Dari total kontrak sebanyak 25.644 unit, penyedia hanya mampu menyelesaikan sekitar 85,01 persen hingga batas waktu yang ditentukan pada 20 Maret 2026. Artinya, sebanyak 21.801 unit motor listrik berhasil direalisasikan.
Dadan juga meluruskan informasi yang sempat beredar luas terkait jumlah pengadaan.
Ia menegaskan bahwa angka 70.000 unit tidak benar, dan jumlah sebenarnya jauh lebih rendah.
Motor listrik yang diadakan disebut merupakan produk dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi dilakukan di wilayah Citeurup, Bogor, Jawa Barat.
Dari sisi harga, setiap unit motor dibanderol sekitar Rp42 juta lebih rendah dibandingkan harga pasar yang disebut mencapai Rp52 juta.
Selain sebagai alat distribusi, kendaraan ini juga dirancang untuk menunjang mobilitas harian para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan tugasnya.
Baca juga: Dadan Hindayana Kecewa Progres Besar MBG Dihancurkan Konten Menu Jelek: Yang Bagus Malah Tidak Viral
Kasus ini memperlihatkan dua sisi yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada kebutuhan operasional yang nyata di lapangan terutama untuk menjangkau wilayah sulit dalam program skala nasional.
Namun di sisi lain, besarnya anggaran yang terlibat membuat publik menaruh perhatian lebih tajam terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Penjelasan dari BGN menjadi bagian penting dalam meredakan polemik. Meski demikian, diskusi publik terkait efektivitas, efisiensi, dan prioritas anggaran tampaknya masih akan terus bergulir.
***
(TribunTrends/Kompas)
