TRIBUNTRENDS.COM - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan lebih dari satu tahun sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam perjalanannya, Sony mengungkapkan bahwa pada awal peluncuran, program ini sempat menimbulkan banyak keraguan di internal BGN terkait keberlanjutan dan keberhasilannya.

Hal tersebut terjadi karena pada saat itu pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur layanan masih sangat terbatas.

Ia menuturkan, situasi menjelang 6 Januari saat itu dipenuhi ketidakpastian mengenai kelanjutan program.

"Jadi sudah 1 tahun 3 bulan tadi disebutkan 6 Januari 2025 kritikal poin waktu itu jadi apa engga jadi apa engga jadi di BGN itu pak mendekati tanggal 6 Januari itu penuh dengan, iya apa engga iya apa enggak."

Baca juga: Kata BGN soal Polri dan TNI Boleh Punya 1.000 SPPG, Butuh Cepat Distribusikan MBG, Tak Gunakan APBN

"Kalau iya kita bagaimana belum ada siap baru ada berapa gitu kan baru ada berapa dapurnya tapi Alhamdulillah, tanpa terasa sekarang 1 tahun 3 bulan," kata Sony saat memberikan sambutan di acara 1 Tahun Perjalanan MBG di Kantor Kementerian Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Meski demikian, dalam perjalanan satu tahun lebih pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah hal yang dinilai kurang tepat dalam implementasi di lapangan oleh SPPG.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah anggapan bahwa program MBG hanya berfokus pada pemenuhan makan siswa di sekolah.

Pandangan tersebut kemudian memengaruhi pola kerja sama SPPG dengan pihak sekolah yang cenderung terbatas.

Sony bahkan menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi yang menyerupai pemufakatan jahat dalam pelaksanaannya di lapangan.

"Sebagaimana tujuan yang ditetapkan bahwa program MBG ini yang perlu saya luruskan setiap saya datang ke beberapa wilayah karena yang diutamakan peserta didik peserta didik peserta didik," kata Sony.

"Sehingga pada prakteknya mitra begitu membangun SPPG langsung membuat MoU dengan kepala sekolah. Bahkan sering kali mereka membuat kalo saya sebut permufakatan jahat," tegas dia.

Pemufakatan jahat yang dimaksud Sony yakni, banyak sekolah di daerah yang akhirnya hanya mau menerima MBG dari SPPG yang sudah menjalin kerjasama dengan sekolah.

Dia menegaskan, praktik kerja sama yang terjadi seperti demikian tidak diperbolehkan. "Adanya kalimat "kami tidak akan menerima mbg dari yayasan lain selain yayasan ini" itu sebenarnya tidak boleh," kata dia.

Baca juga: Motor Listrik MBG akan Didistribusikan ke Seluruh Daerah, BGN Pastikan Pengadaan Sesuai Regulasi

Padahal, tujuan paling utama pemberian MBG adalah menyasar kepada kelompok rentan seperti halnya ibu hamil, Ibu menyusui hingga balita, baru setelah itu peserta didik.

Ini karena pemenuhan gizi paling dibutuhkan bagi manusia 1000 hari pertama kehidupan.

"Akhirnya beberapa daerah terus setiap saya ke daerah kami luruskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memberikan asupa gizi kepada kelompok rentan," kata dia.

"Siapa itu kelompok rentan? Kelompok rentan itu adalah yang pertama ibu hamil, karena janin di dalam kandungannya sudah diperhatikan oleh pemerintah dia harus mendapatkan asupan gizi yang kedua ibu menyusui yang ketiga balita, baru kemudian peserta didik. Jadi yang diutamakan adalah seribu hari kehidupan itu yang diutamakan," tandas Sony.

(TribunTrends/Tribunnews/ Rizki Sandi)