Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, NABIRE - Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (Korwil BGN) Nabire, Marsel Asyerem memberikan klarifikasi menyeluruh terkait pernyataan Wakil Ketua I DPRK Kabupaten Nabire, Imanuel Fredrik Rumbewas, yang diceritakan Tribun-Papua.com, pada Selasa, (14/4/2026) dengan judul "Imbas SOP, 7 Dapur Primadona Prabowo di Nabire Tutup Saat 3.000 Siswa Belum Makan".

​Dalam klasifikasinya, Marsel mengatakan sebagai Korwil BGN Nabire, menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang telah ikut mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire.

Baca juga: Pemkab Jayawijaya Tetapkan Aturan Khusus Jelang Perayaan Injil Masuk ke-72 di Lembah Baliem

"Nah proses ini telah melalui verifikasi serta kunjungan lapangan tim kesehatan lingkungan dari Dinas Kesehatan, sehingga dapur yang beroperasi telah memenuhi standar sanitasi yaitu sertifikat SLHS," jelasnya.

Baca juga: Pemkab Biak Apresiasi Atlet Tinju Pertina Raih 12 Medali Kejurda Papua Cerah Boxing Cup I 

Kemudian mengenai jumlah dapur di Nabire, sebenarnya bukan 12, melainkan 14 dapur, dan yang ditutup sementara sebanyak 7 dapur.

"Rinciannya adalah, satu dapur ditutup karena gangguan pencernaan di wilayah Kimi, lalu satu dapurnya lagi ditutup karena mobil box MBG digunakan untuk membuang sampah, serta 5 dapur ditutup berdasarkan hasil verifikasi dan validasi BGN selama 1 bulan karena belum memenuhi standar dan kualifikasi yang ditetapkan," tandasnya.

Sementara menurut Marsel, penutupan sementara dilakukan karena itu merupakan bentuk pengawasan, evaluasi, dan tindakan korektif dari BGN yang seharusnya dipandang sebagai bentuk komitmen terhadap mutu pelayanan, bukan kegagalan program atau kordinasi.

Baca juga: Pemkab Jayapura Targetkan Pembangunan 14 Kampung Nelayan Merah Putih

Berkaitan dengan penentuan titik lokasi yang disampaikan bahwa Korwil bekerja sendiri tanpa sinkronisasi aturan adalah tidak benar.

Menurut dia, penentuan titik lokasi untuk wilayah 3T telah dilakukan melalui koordinasi bersama dengan Satgas dan juga telah mengeluarkan SK resmi usulan titik pembangunan SPPG terpencil.

Sedangkan lanjut dia, untuk dapur di wilayah aglomerasi sendiri, itu bukan kewenangan Satgas, melainkan sesuai mekanisme teknis dari BGN.

Baca juga: Penembakan Brutal di Puncak Papua, Amnesty International Desak Evaluasi Total Operasi Keamanan

"Kedudukan Satgas dan Korwil adalah mitra koordinatif, bukan hubungan subordinatif. Korwil merupakan perwakilan resmi BGN di daerah yang ditunjuk dan disahkan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, dengan garis komando langsung kepada pusat, sementata Satgas adalah perpanjangan tangan bupati sesuai mandat daerah, sehingga koordinasi dilakukan dalam semangat kemitraan yang strategis," tegasnya.

Sementara terkait 3.000 siswa YPK yang belum menerima MBG, sebenarnya itu tidak benar, sebab hal tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan penutupan dapur.

"Jadi persoalan layanan kepada sekolah-sekolah YPK telah terjadi sejak tahun 2025 dan berkaitan dengan kebijakan internal pihak sekolah atau PSW. Karena itu, mengaitkan kondisi tersebut dengan penutupan 7 SPPG adalah informasi yang tidak sesuai fakta," katanya.

Sedangkan terkait anggaran pusat, dia menjelaskan, seluruh alokasi anggaran ditransfer langsung ke rekening virtual account SPPG, baik harian maupun setiap tiga hari yang dilakukan sesuai kebutuhan operasional.

Baca juga: Tragedi Kabupaten Puncak Bukti Papua Darurat Militer, ULMWP: Dunia Tidak Boleh Terus Menutup Mata

Kemudian seluruh pembayaran dilakukan secara transfer yang meliputi bahan makanan, operasional dapur, gaji petugas, sewa kendaraan, listrik, gas, serta kebutuhan teknis lainnya

"Jadi tidak ada penarikan tunai maupun pencairan manual di bank. Dengan demikian, tudingan mengenai ketidakjelasan alokasi anggaran adalah tidak berdasar," jelasnya.

Sedangkan terkait sasaran bayi, balita, dan ibu menyusui Marsel bilang, sudah berjalan di beberapa wilayah, seperti, Wonorejo, Nabarua, maupun Yaro, sedangkan wilayah yang belum terakomodasi masih dalam proses penyempurnaan data.

Dia pun menegaskan, pembentukan Satgas percepatan MBG di daerah justru didorong dan diinisiasi oleh Korwil Nabire yang mengacu pada surat edaran Mendagri Nomor 400, tentang pembentukan Satgas percepatan MBG di daerah.

"Bahkan kegiatan kunjungan pengawasan, dan pembinaan dapur juga diinisiasi oleh Korwil, termasuk penyusunan format pengawasan bagi Satgas," tandasnya.

Baca juga: Diki Barus Hilang di Tolikara, Masyarakat Batak Desak Aparat Lakukan Pencarian Intensif

Marsel pun mengajak seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi program MBG, serta menjaga komunikasi yang sehat, serta saling menghormati peran masing-masing lembaga.

"Kami meminta dengan hormat kepada Legislator Gerindra bapak Imanuel Fredrik Rumbewas untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada publik atas informasi yang telah menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, agar marwah ketua umum partai gerindra wibawanya terjaga. Demikian klarifikasi ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat dan demi menjaga marwah program MBGr di Kabupaten Nabire," pungkasnya. (*)