Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Ratusan perajin genting dan batu bata di wilayah barat Kabupaten Lampung Tengah memilih tidak lagi berjalan sendiri menghadapi krisis berkepanjangan. 

Dalam tekanan produksi yang lumpuh dan beban ekonomi yang kian berat, mereka membentuk sebuah asosiasi sebagai wadah bersama untuk mencari solusi. 

Forum yang juga melibatkan sopir angkutan dan pemilik alat berat ini diharapkan menjadi jalan kolektif untuk memperjuangkan kepastian bahan baku sekaligus menghidupkan kembali aktivitas usaha yang terhenti.

Tiga bulan terakhir menjadi periode paling sulit bagi para pelaku industri rakyat tersebut. Tobong-tobong produksi berhenti beroperasi akibat terputusnya pasokan tanah liat, bahan utama yang kini sulit diperoleh karena penyedia menghentikan aktivitas terkait persoalan legalitas. 

Kondisi ini berdampak berantai, mulai dari hilangnya penghasilan perajin hingga terhentinya aktivitas transportasi material dan operasional alat berat.

Ketua asosiasi terpilih, Suroso Adi Saputro, mengungkapkan bahwa situasi ini telah menekan hampir seluruh pelaku usaha di sektor tersebut. 

“Cicilan bank macet, cicilan mobil ikut tertunda. Tobong enggak ngebul, dapur juga enggak ngebul,” ujarnya, Kamis (16/4/2026). 

Ia menegaskan, fokus utama asosiasi adalah membuka kembali akses bahan baku agar seluruh rantai usaha bisa kembali bergerak.

Menurut Suroso, para perajin tidak menuntut bantuan finansial, melainkan kepastian regulasi agar dapat bekerja secara legal. 

“Kami bukan minta bantuan. Kami hanya minta diizinkan bekerja, diberi jalan untuk mendapatkan tanah liat yang legal,” tegasnya. 

Dalam waktu dekat, pengurus asosiasi dijadwalkan melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Lampung untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

Langkah pembentukan asosiasi ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian dan legislatif. 

Kapolsek Kalirejo, Iptu Agus Supriyadi, menilai langkah tersebut sebagai upaya yang tepat dalam menyalurkan aspirasi secara terorganisir. 

“Silakan berserikat dan mendata anggota. Polri akan mendampingi selama berada dalam koridor hukum. Jangan sampai keresahan ekonomi menimbulkan gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Ghofur, juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi persoalan ini melalui jalur resmi. Ia menilai persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas. 

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tiga bulan tidak produksi berdampak besar. Kita harus mencari solusi agar galian rakyat bisa berjalan, tetapi tetap taat aturan,” katanya.

Di tengah tekanan akibat kelangkaan bahan baku, para perajin juga harus menghadapi dampak bencana alam. 

Angin puting beliung yang melanda Kecamatan Kalirejo pada Minggu (12/4/2026) menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas produksi. 
Banyak bangunan tobong roboh, sementara bahan baku yang tersisa ikut rusak.

Camat Kalirejo, Waluyo, menyebut kondisi tersebut memperparah situasi yang sudah kritis sebelumnya. 

“Kami sangat prihatin. Dampak bencana ini menyebabkan banyak tempat usaha batu bata, genteng, dan jamur roboh. Bahan baku dan tempat produksinya hancur, sehingga saat ini benar-benar tidak berfungsi lagi. Kerusakannya total,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebelum bencana terjadi, sektor ini sudah berada dalam kondisi terpuruk akibat penutupan tambang galian C yang menghentikan suplai tanah liat. 

Dampaknya, tingkat pengangguran meningkat karena pekerja kehilangan aktivitas produksi. 

“Dampaknya sangat luas. Bahan baku untuk pengusaha batu bata praktis tidak ada sejak penutupan Galian C,” jelasnya.

Pemerintah kecamatan kini tengah melakukan pendataan kerugian dan mendorong intervensi dari pemerintah daerah. 

Waluyo berharap instansi terkait segera turun tangan memberikan bantuan sekaligus merumuskan solusi jangka panjang. 

“Kami berharap dinas terkait bisa turun langsung, sekaligus ada solusi untuk kebutuhan bahan baku yang sangat mendesak,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq)