TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Solidaritas Rakyat Papua Barat berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Papua (Unipa) menggelar pemutaran film berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” di Aula Utama Unipa, Amban, Manokwari, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini tidak hanya menampilkan film, tetapi juga dirangkaikan dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang.

Mereka di antaranya aktivis Perempuan Mahardhika Seli Aurora, akademisi Unipa Makarius Bajari, perwakilan LSM Panah Papua Arnold Halitopo, Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, serta tokoh gereja Pdt. Melkianus Warfandu.

Diskusi berlangsung interaktif dengan antusiasme peserta yang menyampaikan pertanyaan, pandangan, hingga argumen terkait isu sosial yang diangkat dalam film.

Ketua Umum Solidaritas Rakyat Papua Barat, Nelson Krenak, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penyadaran bagi generasi muda dan masyarakat Papua.

Baca juga: Presma Unipa Desak Evaluasi Dana Otsus Papua: "Gemuk Struktur, Implementasi Lemah"

“Pemutaran film dan diskusi panel ini menjadi ruang refleksi bersama dalam menyikapi kebijakan negara yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat adat,” ujarnya.

Nelson menegaskan, pihaknya menolak segala bentuk kebijakan yang merugikan masyarakat adat di Tanah Papua, termasuk kebijakan yang dinilai merampas hak-hak masyarakat tanpa mekanisme adat.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa (Presma) Unipa, Yenuson Rumaikeuw, menilai film tersebut memberikan gambaran nyata mengenai persoalan di Papua, termasuk praktik pembukaan lahan dalam skala besar di Merauke.

“Melalui proyek strategis nasional ini, hak-hak masyarakat adat dirampas oleh negara. Ketika masyarakat adat melakukan perlawanan, mereka justru mendapat tekanan,” ungkapnya.

Yenuson menegaskan bahwa BEM Unipa mendukung perjuangan masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional (PSN) serta menolak kehadiran militer di Tanah Papua.

“Kami menolak segala bentuk PSN yang masuk ke Tanah Papua dan juga menolak kehadiran militer,” tegasnya.