TRIBUN-SULBAR.COM - Ketua Pimpinan Kota Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kabupaten Mamuju, Irfan, menegaskan, Sulawesi Barat tidak boleh dijadikan ladang eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali.
Ia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan kebijakan pembangunan.
Irfan, menegaskan, Sulawesi Barat merupakan wilayah kaya sumber daya alam.
Mulai dari pasir, emas, batu bara, hingga potensi uranium dan logam tanah jarang atau rare earth elements (REE).
Baca juga: FPPI Mamuju Tolak Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Baca juga: Hari Tani Nasional 2025: FPPI Mamuju Desak Reforma Agraria Jadi Agenda Prioritas Pemerintah
Menurutnya, kekayaan tersebut seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat.
Bukan justru menjadi pintu masuk perampasan ruang hidup.
Namun, kondisi di lapangan dinilai sebaliknya.
Ekspansi industri ekstraktif terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Proyek tambang disebut terus didorong.
Hal itu dinilai belum disertai jaminan perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Kata dia, situasi ini membuat Sulawesi Barat berada di persimpangan. Antara menjadi daerah sejahtera atau justru menjadi “zona pengorbanan”.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah diminta tidak gegabah.
"Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang," tegasnya.
Kebijakan yang berorientasi jangka pendek dinilai berisiko.
Dampaknya berupa kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga ancaman kesehatan masyarakat.
FPPI menilai ruang hidup masyarakat tidak sekadar angka dalam peta konsesi.
Ruang hidup mencakup sumber air, lahan pertanian, dan ruang sosial.
Ruang hidup juga menjadi fondasi kehidupan generasi saat ini dan mendatang.
Jika rusak, maka keberlangsungan hidup masyarakat ikut terancam.
Narasi pembangunan, lanjutnya, tidak boleh dijadikan alasan eksploitasi.
Pembangunan seharusnya tidak mengorbankan masyarakat lokal.
Jika pembangunan merusak lingkungan dan meminggirkan warga, maka hal itu disebut sebagai ketidakadilan.
FPPI Pimkot Mamuju kemudian menyampaikan tiga tuntutan:
Pertama, menghentikan kebijakan yang membuka ruang eksploitasi tanpa kajian menyeluruh dan transparan.
Kedua, melindungi ruang hidup masyarakat Sulawesi Barat dari ancaman industri ekstraktif berisiko tinggi.
Ketiga, mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan.
FPPI menegaskan, Sulawesi Barat bukan sekadar wilayah kaya sumber daya.
Daerah ini adalah rumah bagi masyarakat yang berhak hidup aman dan bermartabat.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak bersikap pasif. Mahasiswa, akademisi, dan publik diminta ikut mengawal isu ini.
Partisipasi publik dinilai penting. Terutama dalam menjaga ruang hidup dari ancaman proyek berisiko tinggi.
“Ini bukan hanya soal hari ini, tetapi masa depan yang akan kita wariskan,” tegasnya.(*)
