Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIGI MOUTONG – Ketua Komisi III DPRD Parigi Moutong, Mastullah, menyoroti keterbatasan anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parimo.

Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya upaya Mitigasi pohon berisiko di wilayah Parigi Moutong.

Hal itu disampaikannya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DLH, Kamis (16/4/2026).

Rapat tersebut membahas penanganan pasca insiden pohon tumbang yang menimbulkan korban jiwa.

Mastullah menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.

“Tentunya kami Komisi III berharap peristiwa ini tidak akan terulang lagi,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu faktor utama yang perlu diperbaiki adalah aspek Mitigasi.

Baca juga: Dinkes Sulteng Minta Warga Periksakan Diri dan Pastikan Imunisasi Balita Lengkap

Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan selama ini belum berjalan optimal.

“Kami menekankan ke DLH bahwa mitigasi harus dipermantap. Ini sangat penting,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab utama.

Ia menyebut alokasi anggaran DLH saat ini masih sangat minim.

Bahkan, angka yang diterima dinilai jauh dari kebutuhan ideal.

“Ini mereka bilang hanya 0,8 persen, padahal harusnya 3 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan DLH dalam melakukan penanganan.

Baik dalam hal pemantauan, pemangkasan, hingga penebangan pohon berisiko.

Ia menegaskan anggaran untuk DLH seharusnya tidak ditahan.

Baca juga: Sekda Buol Tegaskan Distribusi LPG Harus Tepat Sasaran

DPRD meminta pemerintah daerah memberikan alokasi anggaran secara penuh sesuai ketentuan.

“Kami mendesak pemerintah agar anggaran untuk DLH itu jangan ditahan-tahan,” ujarnya.

Mastullah mengungkapkan, pihak DLH sebelumnya juga telah menyampaikan keluhan terkait minimnya anggaran.

Kondisi ini dinilai menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah.

Selama ini, penanganan masih difokuskan di kawasan tertentu.

Seperti wilayah padat penduduk dan area perkantoran.

Padahal, menurutnya, potensi risiko juga terdapat di wilayah lain.

Ia menilai perlu ada pemetaan menyeluruh terhadap pohon berisiko.

Termasuk di wilayah kecamatan yang selama ini belum maksimal tersentuh.

Wilayah dari Moutong hingga Maleali disebut memiliki potensi bahaya yang perlu ditangani.

Untuk itu, ia mendorong agar dukungan anggaran dapat ditingkatkan.

Bahkan, jika diperlukan, alokasi anggaran DLH bisa ditambah.

Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal kebijakan tersebut.

Terutama dalam memastikan mitigasi berjalan lebih optimal ke depan.(*)