TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur tengah memacu perluasan lahan pertanian melalui usulan program cetak sawah baru.

Fokus utama pemerintah daerah saat ini menyasar optimalisasi lahan sawah tadah hujan di berbagai kecamatan.

Kepala DTPHP Kutim, Dyah Ratnaningrum, mengungkapkan bahwa usulan penambahan lahan terus dilakukan mengingat ketersediaan anggaran yang telah disiapkan. 

Meski begitu, proses verifikasi di tingkat pusat dilakukan secara bertahap.

Baca juga: Ada 7 Titik Panas di Bengalon, Waspada Potensi Karhutla, BPBD Kutim Terus Pantau Seluruh Kecamatan

Sejauh ini, baru empat usulan yang telah diverifikasi dan disetujui (ACC) oleh pemerintah pusat.

Lokasi yang masuk dalam tahap awal ini mencakup kawasan Sangatta Selatan dan Rantau Pulung, sementara wilayah lain seperti Teluk Pandan masih dalam proses.

"Target kita itu adalah daerah-daerah yang sawah tadah hujan, bukan sawah irigasi. Yang sudah diverifikasi dan di-ACC itu baru empat, yakni di Sangatta Selatan dan Rantau Pulung," ujar Dyah, Jumat (17/4/2026).

Lanjutnya potensi sawah tadah hujan di Kutai Timur sangat besar. 

Pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan serapan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk sektor pertanian.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait disebut memiliki pagu anggaran yang sangat besar, mencapai belasan triliun rupiah. 

Namun, tantangan utama terletak pada sejauh mana daerah mampu mengusulkan program secara proaktif dan melengkapi data yang dibutuhkan.

"Anggaran di pusat itu banyak sekali, yang penting kita rajin-rajin komunikasi dan mengusulkan. Data kita harus lengkap agar alokasi APBN untuk Kutim bisa maksimal," tuturnya.

Berdasarkan data yang ada, Kutai Timur menjadi daerah dengan target cetak sawah terluas di Kalimantan Timur. Dari total target provinsi sebesar 1.800 hektare, Kutai Timur mendapatkan porsi sebesar 1.106 hektare berkat keaktifan usulan daerah.

Dalam pelaksanaannya, DTPHP Kutim menjalin kerja sama erat dengan TNI untuk pengerjaan fisik di lapangan. Peran pemerintah daerah fokus pada penyiapan lokasi (CPCL) dan pemenuhan administrasi agar pengerjaan berjalan aman dan sesuai aturan.

"Cetak sawah ini kita kerjasamakan dengan TNI, mereka yang mengerjakan fisiknya sementara kita menyiapkan lokasinya. Sejauh ini dari target seribu lebih itu, yang sudah terealisasi sekitar 480 hektare," pungkas. (*)