TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Hari kedua pelaksanaan retreat Ketua DPRD se-Indonesia pada hari Jumat (17/04/2026) diisi oleh Pemateri dari Lemhannas RI.
Dalam kesempatan tersebut, para peserta diminta untuk bersiap menghadap distrupsi teknologi dan ancaman global.
Tenaga Profesional Lemhannas RI bidang geostrategi, Mayjen TNI (Purn) Dr. Kup Yanto Setiono menegaskan bahwa ancaman terhadap bangsa kini telah berubah wajah. Tidak lagi sebatas kekuatan militer konvensional, ancaman hadir secara asimetris, tersembunyi, dan berdampak luas.
Ia mengungkapkan, Indonesia tengah menghadapi era BANI—kondisi dunia yang rapuh, penuh kecemasan, non-linear, dan sulit dipahami. Dalam situasi ini, kecerdasan artifisial menjadi katalis percepatan perubahan yang sulit diprediksi.
Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, sepanjang semester pertama 2025 terdapat 3,64 miliar serangan siber ke Indonesia, atau setara 15 serangan per detik. Ironisnya, lebih dari 61 persen malware justru berasal dari dalam negeri. Serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menjadi alarm keras atas rapuhnya pertahanan digital nasional.
“Ini bukan sekadar ancaman teknologi, tetapi ancaman nyata terhadap kedaulatan negara,” tegas Kup Yanto.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem kewaspadaan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa—mulai dari pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, akademisi, hingga masyarakat. Penguatan literasi digital, sinergi lintas sektor, sistem keamanan siber, hingga tata kelola AI menjadi empat pilar utama yang harus diperkuat.
Sementara itu, Tenaga Ahli Lemhannas RI bidang sosial budaya, Dr. H. Dadang Solihin, menyoroti peran strategis pimpinan DPRD dalam mewujudkan Asta Cita sebagai arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, keberhasilan agenda besar tersebut tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. DPRD sebagai representasi rakyat di daerah memegang peran penting melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Pimpinan DPRD adalah penjaga konsensus kebangsaan dan jembatan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, kepemimpinan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter negarawan menjadi kunci utama menjaga stabilitas nasional dari tingkat lokal.
Di sisi lain, Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib mengingatkan bahwa Wawasan Nusantara kini menghadapi tantangan serius, terutama di kalangan generasi muda.
Lunturnya nasionalisme, derasnya pengaruh budaya global, hingga intervensi asing melalui teknologi informasi menjadi ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Untuk itu, diperlukan langkah komprehensif, mulai dari penguatan pendidikan kebangsaan hingga masifnya sosialisasi nilai-nilai Wawasan Nusantara di ruang publik.
“Penguatan Wawasan Nusantara adalah kunci percepatan pencapaian tujuan nasional,” tegasnya.
Materi KPPD juga membedah tantangan kepemimpinan di era disrupsi teknologi yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Umar Dadan Daihani. Ia menekankan bahwa pemimpin masa kini harus mampu beradaptasi dengan perubahan cepat, sekaligus memiliki visi jauh ke depan.
Menurutnya, terdapat empat tantangan utama yang dihadapi bangsa saat ini: kompleksitas geopolitik global, disrupsi teknologi, ancaman non-tradisional seperti perang dagang dan teknologi, serta dinamika sosial-demografi yang menghadirkan bonus demografi.
“Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu melihat masa depan di tengah ketidakpastian, dengan integritas dan kepekaan nurani,” ungkapnya.
Melalui KPPD ini, Lemhannas RI menegaskan komitmennya dalam mencetak pemimpin daerah yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga tangguh, waspada, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mengawal arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045—sebuah visi besar yang membutuhkan kepemimpinan solid dari pusat hingga daerah.
