TRIBUNMANADO.CO.ID - Keluhan orangtua siswa terhadap pelayanan di SPPG Bunaken–Molas, Kota Manado, Sulawesi Utara dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian. 

Sejumlah persoalan dilaporkan terjadi, mulai dari menu makanan yang dinilai tidak bergizi hingga ditemukannya makanan dalam kondisi basi.

Selain itu, terdapat juga keluhan terkait distribusi bantuan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Beberapa penerima disebut tidak mendapatkan bantuan, namun tetap diminta menandatangani daftar penerimaan.

Menanggapi hal tersebut, akademisi Universitas Negeri Manado (Unima) , Goinpeace Tumbel, memberikan pandangannya saat dihubungi, Jumat (21/4/2026).

Menurutnya, setiap kebijakan publik, termasuk program MBG, seharusnya melalui kajian yang mendalam dan komprehensif dari berbagai pendekatan.

“Setiap kebijakan, termasuk program MBG, harus melalui kajian yang komprehensif dari berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya, kebijakan publik, administrasi publik, pelayanan publik, good governance, hingga aspek hukum, dengan melibatkan para ahli di bidangnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kajian tersebut penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan, sekaligus menjamin dampak positif bagi masyarakat sebagai sasaran program.

“Hal ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi program, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kebijakan yang tidak melalui proses transparan dan akuntabel cenderung akan mendapatkan resistensi publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Tumbel menegaskan bahwa esensi utama dari sebuah kebijakan adalah untuk menyelesaikan masalah, bukan justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

“Esensi kebijakan adalah problem solving, bukan melahirkan masalah baru. Karena itu, sejak tahap formulasi, implementasi, hingga evaluasi, kebijakan harus melalui analisis yang mendalam, memiliki metode yang jelas, berbasis nilai, manfaat, dan sasaran,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya proses yang transparan dan partisipatif dalam penyusunan kebijakan.

“Proses formulasi kebijakan harus transparan, akuntabel, serta melalui tahap sosialisasi dan uji publik dengan melibatkan partisipasi masyarakat. 

Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan mendapat dukungan publik,” pungkasnya. (Pet)