Hal itu bertujuan agar warga tidak terbebani dengan utang.

Dedi melihat masih banyaknya warga yang memaksakan diri menggelar pesta pernikahan besar meski kondisi ekonomi terbatas.

Akibatnya, tak sedikit warga yang harus menanggung beban utang setelah acara selesai.

Hingga saat ini, belum ada surat edaran resmi terkait anjuran tersebut.

Namun, Dedi Mulyadi mengatakan jika nantinya diterbitkan, sifatnya hanya berupa ajakan bukan kewajiban.

"Surat edarannya belum dibuatkan. Andaikata dibuatkan, sifatnya adalah ajakan atau imbauan," kata Dedi saat ditemui di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat agar lebih bijak dalam merencanakan kegiatan keluarga, termasuk pernikahan dan khitanan.

"Ajakan buat masyarakat yang berpenghasilan rendah. Mereka yang akan mengadakan kegiatan khitanan atau nikahan, sebaiknya tidak melakukan kegiatan yang bersifat keriaan yang menimbulkan biaya tinggi. Dan pada akhirnya jadi beban utang," ujarnya.

Mantan Bupati Purwakarta itu juga menyoroti fenomena di berbagai daerah, di mana warga tetap menggelar pesta meriah meski harus berutang dalam jumlah besar.

Kondisi ini dinilai dapat menambah beban ekonomi keluarga bahkan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan.

"Kan kita tahu di berbagai tempat banyak orang memaksakan diri merayakan kegiatan khitanan dan nikahan menimbulkan utang yang besar sehingga menjadi problem dan menambah jumlah angka kemiskinan," pungkasnya.

Melalui imbauan ini, Dedi berharap masyarakat dapat lebih rasional dalam merencanakan acara keluarga, dengan menyesuaikan kemampuan finansial agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Tanpa pesta besar
Dedi Mulyadi menyarankan masyarakat untuk mempertimbangkan pernikahan sederhana tanpa pesta besar.

Ia menilai, pernikahan cukup dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa perlu menggelar acara meriah yang berpotensi menimbulkan beban biaya.

Dedi juga mengungkapkan bahwa dana yang dimiliki sebaiknya dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting dalam kehidupan rumah tangga.

Menurutnya, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk uang muka rumah, modal usaha, atau keperluan lain yang mendukung masa depan pasangan.

"Lebih baik tidak membuat pesta, menikahnya cukup di KUA, dan uang yang dimiliki bisa digunakan untuk masa depan pernikahan. Bisa untuk DP rumah, bisa untuk modal usaha, dan bisa untuk kegiatan lainnya," kata Dedi dikutip dari Instagram resminya dan telah dikonfirmasi ulang Kompas.com, Kamis (16/4/2026).

Jual aset demi gengsi
Dedi melihat, banyak keluarga memaksakan menggelar pesta besar meski harus berutang. Bahkan, tidak sedikit yang sampai menjual aset demi biaya pernikahan.

"Saya melihat banyak sekali orangtua yang menikahkan anaknya, uangnya pinjam sana-sini. Ada yang menjual sawah, ada yang pinjam ke koperasi, ada yang pinjam ke bank, ada yang pinjam ke pinjol, ada yang pinjam ke bank emok," ujarnya.

Dampaknya, kata ia, tidak berhenti setelah acara selesai.

Beban utang justru menghantui kehidupan rumah tangga yang baru dimulai dan bukan menjadi kebahagiaan, tetapi justru penderitaan.

"Banyak yang pada akhirnya pergi menjadi tenaga kerja di luar negeri untuk membayar utang-utang yang ditinggalkan," tuturnya.

Ia mengingatkan, tujuan menikah adalah membangun kehidupan bersama, bukan sekadar menggelar pesta.

Karena itu, pentingnya berpikir jangka panjang.

"Prinsip hidup itu lebih baik jadi raja selamanya, daripada raja sehari sengsara selamanya," tegas Dedi.

(*)