TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajak anak muda, khususnya Generasi Z, untuk tidak memaksakan diri menggelar pesta pernikahan atau hajatan lainnya dengan biaya besar yang berpotensi menambah beban ekonomi.

Dedi menyatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan tengah mempertimbangkan untuk menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai bentuk imbauan kepada masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, agar lebih bijak dalam menggelar acara seperti pernikahan dan khitanan.

“Surat edarannya belum dibuat. Tapi andai kata dibuat, sifatnya adalah ajakan buat masyarakat yang berpenghasilan rendah, mereka melaksanakan hajatan khitanan atau nikahan sebaiknya tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan biaya tinggi dan menjadi beban utang,” katanya. 

Dedi menyoroti fenomena di sejumlah daerah, di mana masyarakat kerap memaksakan diri menggelar pesta besar demi gengsi sosial, meski harus berutang dalam jumlah besar.

“Kita tahu di berbagai tempat banyak orang memaksakan diri melaksanakan khitanan dan pernikahan, menimbulkan utang besar sehingga jadi problem dan menambah angka kemiskinan,” ucapnya. 

Menurut Dedi, tradisi hajatan yang berlebihan perlu dikaji ulang agar tidak menjadi beban ekonomi jangka panjang, terutama bagi keluarga dengan kemampuan finansial terbatas.

Fenomena ini sejalan dengan sejumlah temuan lembaga riset nasional.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, salah satu pemicu kerentanan ekonomi rumah tangga di Indonesia adalah tingginya pengeluaran konsumtif untuk acara sosial, termasuk pernikahan, yang tidak diimbangi dengan kemampuan pendapatan.