Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk melakukan penyesuaian operasional, khususnya dalam penggunaan anggaran kendaraan dinas dan kegiatan pemerintahan.

Anggota Komisi IV DPRD Lampung, Yusnadi menilai, langkah penyesuaian menjadi penting agar tidak terjadi pembengkakan anggaran di tengah lonjakan harga energi.

“Kalau tidak ada penyesuaian, anggaran operasional kendaraan Pemprov bisa membengkak luar biasa. Karena itu harus ada pengaturan ulang kegiatan dan efisiensi kerja-kerja pemerintahan,” kata Yusnadi saat diwawancarai Tribunlampung Sabtu, (18/4/2026). 

Ia menjelaskan, efisiensi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengurangi mobilitas yang tidak mendesak dan memaksimalkan penggunaan teknologi, termasuk rapat daring atau zoom meeting.

“Kalau tidak diantisipasi, kenaikan ini akan berdampak ke mata anggaran lain. Maka perlu inovasi, misalnya memperbanyak kegiatan secara online agar lebih hemat,” ujarnya.

Baca Juga Harga BBM Non Subsidi Naik, Pengamat Ungkap Dampak Ekonomi dan Masyarakat

Selain itu, Yusnadi juga menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan BBM subsidi. 

Ia meminta pemerintah terus mendorong distribusi yang tepat agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat.

“Yang paling banyak digunakan masyarakat itu BBM subsidi. Jadi harus dijaga stoknya dan distribusinya, supaya tidak terjadi antrean panjang atau kelangkaan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pengawasan diperketat untuk mencegah penyimpangan, seperti praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi subsidi.

“Jangan sampai ada oknum yang melakukan pengecoran atau penyimpangan BBM subsidi. Pengawasan harus siap siaga di lapangan,” katanya.

Di sisi lain, Yusnadi menilai kondisi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, turut mempengaruhi kenaikan harga BBM. 

Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

“Kita tidak tahu sampai kapan situasi di Timur Tengah ini mereda. Pemerintah harus menjaga stok dan mencari sumber energi alternatif agar BBM subsidi tidak ikut naik,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk mulai berhemat dalam penggunaan energi sebagai solusi jangka pendek, sembari menunggu kondisi global kembali stabil.

“Edukasi ke masyarakat penting, supaya bisa menghemat penggunaan BBM. Ini langkah jangka pendek yang harus dijalankan bersama,” tambahnya.

Terkait kebijakan kerja fleksibel seperti work from home (WFH), Yusnadi menegaskan penerapannya harus dilakukan secara selektif dan diawasi ketat agar tetap efektif.

“WFH boleh saja, tapi harus benar-benar diawasi. Jangan sampai justru tidak efektif dan kegiatan tetap berjalan sama seperti biasa,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)