TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Langkah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis hingga Rp 9.400 per liter per 18 April 2026 dinilai sebagai langkah rasional untuk menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski demikian, disparitas harga yang terlampau lebar memunculkan ancaman baru yakni migrasi konsumsi besar-besaran yang berpotensi merusak keseimbangan distribusi dan mengerek angka inflasi.
Pengamat Ekonomi sekaligus Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta, menilai penyesuaian harga ini merupakan imbas tak terelakkan dari memanasnya geopolitik global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran. Situasi ini telah mendongkrak harga minyak mentah dunia jauh melampaui asumsi makro APBN.
"Jadi yang pertama, pemerintah memang menaikkan harga BBM beroktan tinggi. Ini tentu dilatarbelakangi oleh penyesuaian harga minyak dunia yang saat ini sudah di atas 100 USD per barel. Padahal di APBN kita, perkiraan harganya berada di kisaran 75 USD per barel. Kalau kita berada pada situasi seperti itu, berarti otomatis APBN kita sedang pada posisi tertekan," ujar Widarta, Sabtu (18/4/2026).
Widarta menegaskan bahwa dalam situasi tekanan global, termasuk imbas sempat terhambatnya jalur pelayaran di Selat Hormuz, rasionalisasi harga adalah keharusan.
"Mau tidak mau, kita harus beli dengan harga tinggi karena situasi politik global, dan juga karena Selat Hormuz yang sempat menahan kapal-kapal kita. Tapi sekarang informasinya sudah bisa lancar lagi, meskipun kita tidak tahu sampai kapan perang antara Amerika dengan Iran ini berlangsung. Jadi, langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga menurut saya memang harus rasional. Pemerintah harus rasional menyikapi kenyataan di tingkat global bahwa harganya memang tinggi. Kalau kita tidak mau menaikkan, mau tidak mau jelas akan jebol nanti APBN kita," tegasnya.
Berdasarkan data resmi Pertamina per 18 April 2026, lonjakan harga terjadi pada tiga jenis BBM nonsubsidi.
Harga Pertamax Turbo melonjak menjadi Rp 19.400 per liter (naik Rp 6.300 dari sebelumnya Rp 13.100). Kenaikan lebih ekstrem terjadi pada bahan bakar diesel nonsubsidi; Dexlite melonjak Rp 9.400 menjadi Rp 23.600 per liter, dan Pertamina Dex naik Rp 9.400 menjadi Rp 23.900 per liter.
Di sisi lain, Pertamina menahan harga Pertamax di angka Rp 12.300 per liter dan Pertamax Green 95 di angka Rp 12.900 per liter. Kebijakan menahan harga BBM yang lebih banyak dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah ini diapresiasi, namun sekaligus memicu kekhawatiran logistik.
"Tetapi, ada satu lagi yang dilakukan pemerintah terkait rasionalisasi harga BBM beroktan tinggi ini. Ternyata, BBM jenis Pertamax biasa dan Pertalite tidak mengalami kenaikan. Ini tentu saja cukup menggembirakan dan merupakan penyejuk bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah," kata Widarta.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa kesenjangan harga yang kini mencapai lebih dari Rp 7.000 per liter antara Pertamax Turbo dan Pertamax biasa akan memicu pergeseran pola konsumsi yang masif.
"Meski begitu, hal ini juga akan membawa dampak yang luar biasa karena akan memicu terjadinya pengalihan konsumsi. Orang-orang yang biasa menggunakan Pertamax Turbo, karena kenaikan harganya terlalu signifikan, berpotensi pindah ke BBM beroktan lebih rendah. Ini tentu akan menjadi masalah baru di tingkat distribusi, khususnya bagi Pertamina. Nanti mungkin masyarakat akan berbondong-bondong beralih ke situ semua," paparnya memperingatkan.
Oleh karena itu, Widarta mendesak pemerintah untuk segera mencari intervensi agar rantai pasok Pertamina tidak kolaps akibat permintaan mendadak di sektor Pertalite dan Pertamax.
"Namun, pemerintah harus benar-benar mencari cara agar masyarakat secara umum tidak bermigrasi secara massal. Jangan sampai perpindahan konsumsi dari Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite ke Pertalite dan Pertamax biasa memicu masalah baru. Pemerintah harus sangat memperhatikan masalah distribusi. Jika pergeseran konsumsi ini terjadi secara besar-besaran, pola distribusinya juga akan bergeser, sehingga keseimbangan pasar ikut berubah," imbuhnya.
Lebih jauh, pergeseran konsumsi dan gejolak harga logistik ini dipastikan akan merambat pada kenaikan inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Kenaikan tajam pada Dexlite dan Pertamina Dex yang kerap digunakan untuk kendaraan niaga akan langsung berdampak pada ongkos angkut barang.
"Dan kalau ditanya apakah ini akan berakibat pada kenaikan inflasi? Saya kira secara tidak langsung tetap akan berakibat. Sebab, apa pun yang terkait dengan distribusi, logistik, dan transportasi pasti harganya akan ikut naik. Tekanan-tekanan ini tentu akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat," urai Widarta.
Untuk meredam gejolak ini, Widarta menilai wacana kebijakan Work From Home (WFH) yang sedang digencarkan pemerintah patut dipertimbangkan sebagai instrumen penghematan energi, meski pelaksanaannya menuntut kajian komprehensif.
"Di sisi lain, masyarakat seharusnya juga menyadari bahwa langkah-langkah antisipatif memang diperlukan. Salah satu langkah yang saat ini baru digencarkan oleh pemerintah adalah penerapan WFH. Saya kira itu bisa menjadi salah satu solusi, biarpun masih perlu dikaji secara lebih mendalam seberapa besar efektivitas dan efisiensinya. Kalau WFH misalnya dilaksanakan pada hari Jumat, itu kan akan tersambung dengan akhir pekan (weekend). Kalau saat weekend masyarakat masih berpergian, artinya pemborosan konsumsi BBM juga masih akan berlanjut," tutupnya.
Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa penyesuaian harga ini telah sesuai dengan ketentuan pemerintah yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.
Beleid tersebut mewajibkan penetapan harga BBM nonsubsidi menyesuaikan kondisi pasar global, termasuk fluktuasi harga minyak mentah dan kurs rupiah terhadap dolar AS.
"Penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada Kepmen ESDM, dan keputusan penyesuaian harga hanya berlaku pada Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex," ujar Baron.
Terkait keputusan tidak menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green 95 di tengah lonjakan harga energi global, Baron menyatakan hal tersebut murni sebagai langkah intervensi perusahaan untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat luas.
"Sedangkan harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tetap, agar kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga," tegasnya.
Pertamina, lanjut Baron, akan terus memonitor dinamika harga minyak dunia dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional.
