TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dan Rusia menyepakati kerja sama pasokan energi yang mencakup suplai minyak mentah, LPG, dan pengembangan fasilitas penyimpanan.

Kesepakatan ini dibuat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi Rusia, Sergey Tsivilev di Moskow, Selasa (14/4/2026).

Peneliti Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Mineral dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ridho Hantoro melihat kerja sama energi dengan Rusia merupakan upaya pemerintah mengurangi risiko konsentrasi impor hanya dari satu-dua negara yang selama ini menjadi kerentanan Indonesia. 

“Tambahan pasokan dari Rusia adalah langkah taktis yang masuk akal untuk memperluas opsi pasok dan mengurangi risiko konsentrasi impor,” kata Ridho, Jumat (17/4/2026).

Perihal kerja sama pengembangan infrastruktur penyimpanan minyak, ia melihat pemerintah tidak hanya berfokus menambah volume pembelian, tapi juga berupaya memperkuat ketahanan sistem.

“Pembangunan storage adalah langkah strategis yang lebih fundamental, karena memperkuat ketahanan sistem, bukan hanya menambah volume pembelian sesaat,” kata Ridho.

Kendati jadi langkah positif, Ridho mengingatkan perlunya tindak lanjut dari kebijakan diplomatik energi yang disepakati. 

Ia menekankan pentingnya indikator teknis dalam implementasi, mulai dari harga pasokan yang kompetitif, kesesuaian jenis minyak mentah dengan kilang dalam negeri, efektivitas LPG dalam menekan impor, hingga apakah tambahan stok energi tersebut bisa diakses cepat saat terjadi krisis. 

“Keberhasilan kebijakan ini nanti tidak diukur dari headline diplomatiknya, tetapi dari hal-hal yang sangat konkret, apakah harga pasokan lebih kompetitif, apakah crude-nya cocok untuk kilang, apakah LPG benar-benar mengurangi tekanan impor, apakah storage berada di lokasi logistik yang tepat, dan apakah stok itu benar-benar bisa diakses cepat saat krisis,” jelas dia.

Dirinya juga mengingatkan bahwa tambahan pasokan energi dari luar negeri tidak akan membereskan masalah mendasar tanpa diiringi penguatan sektor domestik.

Baca juga: RI Dapat Impor Minyak dari Rusia usai Prabowo Temui Putin, Bahlil: InsyaAllah Bulan Ini Bisa Dikirim

Menurutnya pemerintah perlu memperkuat pengangkatan minyak domestik, peningkatan kilang, substitusi LPG, efisiensi konsumsi BBM hingga mempercepat elektrifikasi.

“Tanpa itu, tambahan pasokan hanya akan memperbaiki gejala, bukan akar kerentanannya,” ungkapnya.

Dinamika Ekonomi Politik

Sementara itu dosen dan peneliti kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ahmad Nizar Hilmi menilai jalinan kerja sama energi antara Indonesia - Rusia merupakan bagian dari dinamika ekonomi - politik energi global yang ikut memengaruhi arah kebijakan domestik.

“Dalam perspektif kebijakan, kerja sama pasokan energi dengan Rusia perlu dibaca bukan sekadar solusi teknokratis untuk menambah stok, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi-politik energi global yang membentuk pilihan kebijakan domestik,” katanya.

Baca juga: Bahlil: Kita Boleh Belanja Minyak di Mana Saja, Termasuk Rusia

Namun langkah pemerintah masih relevan sebagai kebijakan stabilisasi di tengah tekanan global. Sektor energi, kata dia, merupakan komoditas politik yang sensitif terhadap gejolak ekonomi.

“Menjaga suplai dan harga tetap terkendali berarti meredam potensi tekanan sosial akibat inflasi dan gejolak ekonomi. Karena itu, kebijakan ini bersifat pragmatis dalam jangka pendek, tetapi berisiko menjadi ‘manajemen ketergantungan’ jika tidak diiringi agenda perbaikan lain yang lebih mendasar,” pungkasnya.