BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalimantan Selatan, Winardi Sethiono, menekankan pentingnya kerja kolaborasi antara pengusaha, pemerintah dan serikat pekerja dalam.

Hal itu disampaikannya di sela kegiatan Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov), ke-II APINDO Kalsel Tahun 2026, Sabtu (18/4/2026).

Dalam forum tersebut, APINDO Kalsel mendorong penguatan kolaborasi tripartit, sebagai langkah strategis menghadapi tantangan dunia usaha yang semakin kompleks.

Termasuk menurutnya dampak ekonomi, terhadap tenaga kerja dan potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Di dunia usaha yang sedang susah saat ini, kita harus melakukan gebrakan dengan cara berkolaborasi. Kami melibatkan serikat pekerja karena mereka yang banyak terkena dampak," kata Winardi.

Baca juga: Harga BBM Non Subsidi Naik, APINDO Kalsel Khawatir PHK di Kalsel Meningkat

APINDO Kalsel juga menyoroti pentingnya optimalisasi implementasi sistem Online Single Submission (OSS), untuk mendukung percepatan perizinan usaha dan meningkatkan daya tarik investasi di Kalimantan Selatan.

"Kami mendorong pemerintah agar OSS benar-benar berjalan maksimal, sehingga tidak ada lagi hambatan birokrasi bagi investor yang ingin masuk ke daerah," ujarnya.

Selain itu, dalam rapat tersebut APINDO Kalsel mengkritisi ketimpangan pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai masih didominasi sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, sehingga belum dirasakan merata oleh pelaku usaha kecil dan menengah.

"Pertumbuhan ekonomi itu hanya angka untuk yang di atas saja. Bila pengusaha menengah ke bawah ter-cover, maka perekonomian akan lebih merata. Sekarang kalau hanya dari tambang dan sawit, hanya segelintir yang menikmati," tegasnya.

Baca juga: Harga Plastik Naik, APINDO Kalsel Soroti Dampak Perang di Timur Tengah ke Industri

Melalui tema "Kerja Kolaborasi", APINDO Kalsel berharap pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi dengan pengusaha dan serikat pekerja, guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan inklusif.

"Anggaplah kita di sini sebagai komisaris terhadap negara. Inilah yang kita upayakan agar pemerintah provinsi dapat bekerja sama dengan pengusaha dan serikat pekerja dengan baik," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)