Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sakdul Bahri | Aceh Barat
SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Bupati Aceh Barat, Tarmizi SP, MM meluapkan kekecewaan mendalam setelah daerah yang dipimpinnya menjadi satu-satunya kabupaten di Aceh yang tidak memperoleh tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp824 miliar dari Pemerintah Aceh.
Ironisnya, Aceh Barat justru dikategorikan sebagai wilayah yang tidak terdampak bencana.
Sehingga hanya menerima tambahan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp1,09 miliar, dari total penyesuaian Rp75 miliar, yang dibagikan ke seluruh kabupaten/kota.
Menurut Tarmizi, keputusan tersebut menimbulkan tanda tanya besar karena Aceh Barat sebelumnya telah dilibatkan dalam pendataan kerusakan pascabencana.
Namun hasil akhir tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ia mengaku sudah meminta klarifikasi langsung kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Tetapi hingga kini belum ada jawaban memuaskan terkait dasar kebijakan tersebut.
Kekecewaan Tarmizi dan masyarakat daerah itu semakin mendalam karena Aceh Barat juga gagal mendapatkan bantuan pembangunan Rumah Sakit Regional.
Baca juga: Rp 824 Miliar Dana TKD Tak Masuk, Kerugian Pasca Bencana Aceh Barat Tembus Rp 1,29 Triliun
Padahal, sempat ada peluang pendanaan dari peralihan dana PORA sebesar Rp80 miliar, yang kemudian dibatalkan dengan alasan akan dialihkan ke skema TKD.
Faktanya, dana TKD pun tidak terealisasi karena tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Tarmizi menambahkan, bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem sebelumnya telah memberi arahan agar Aceh Barat mendapat perhatian khusus.
Namun realisasi kebijakan anggaran justru berbanding terbalik dengan arahan tersebut.
Kondisi ini memunculkan berbagai asumsi di tengah publik, mulai dari dugaan adanya agenda tersembunyi hingga motif politik.
Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin berspekulasi atau membenturkan persoalan ini dengan Gubernur Mualem.
Sebagai kepala daerah, Tarmizi menekankan fokusnya hanya pada memperjuangkan hak masyarakat Aceh Barat.
Baca juga: Dinilai Kangkangi UUPA, Gubernur Aceh Diminta Evaluasi Proses Penganggaran TKD
Ia berharap ada penjelasan yang adil dan transparan dari TAPA agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Menurutnya, keputusan ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan kepercayaan publik.
Kekecewaan Aceh Barat atas kegagalan memperoleh TKD dan Rumah Sakit Regional mencerminkan tantangan besar dalam tata kelola anggaran daerah.
Transparansi dan keadilan dalam distribusi dana menjadi tuntutan utama agar pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Aceh dapat berjalan merata dan sesuai kebutuhan masyarakat.(*)
