TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah gejolak harga energi yang terus berfluktuasi dan memicu kekhawatiran di berbagai lapisan masyarakat, muncul pertanyaan besar: akankah kenaikan BBM menyeret harga kebutuhan pokok ikut melonjak?
Di saat keresahan itu mulai terasa, suara dari parlemen justru menegaskan bahwa situasi belum seharusnya mengarah ke sana.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Firnando Ganinduto, menyampaikan bahwa pelaku pasar tidak memiliki dasar kuat untuk menaikkan harga bahan pokok.
Baca juga: Resmi Naik! Harga Baru BBM Pertamina Nonsubsidi 18 April 2026, Pertamax Turbo Melesat, Rinciannya
Ia mengingatkan bahwa pemerintah secara tegas memastikan tidak ada perubahan pada harga BBM subsidi per 18 April 2026.
Harga Pertalite tetap berada di angka Rp 10.000 per liter, sementara Solar subsidi masih bertahan di Rp 6.800 per liter.
Tak hanya itu, Pertamax yang kerap digunakan masyarakat kelas menengah juga tidak mengalami kenaikan dan tetap di level Rp 12.300 per liter.
Namun di sisi lain, lonjakan justru terjadi pada BBM nonsubsidi. Pertamax Turbo melonjak tajam dari Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter.
Dexlite melesat dari Rp 14.200 ke Rp 23.600 per liter. Sementara Pertamina Dex ikut terdorong naik dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.
Kenaikan signifikan ini menjadi sorotan, meski tidak langsung menyentuh kelompok pengguna BBM subsidi.
"Karena tidak adanya kenaikan pada BBM subsidi, seharusnya tidak ada alasan bagi pelaku pasar untuk menaikkan harga bahan pokok," ujar Firnando dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).
Firnando menegaskan bahwa lonjakan harga BBM nonsubsidi tidak boleh merembet ke harga kebutuhan pokok masyarakat.
Ia meminta pemerintah hadir secara aktif untuk menjaga stabilitas harga serta mencegah spekulasi pasar yang berpotensi merugikan rakyat.
Menurutnya, dampak nyata mulai terasa, terutama bagi kelompok kelas menengah. Kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menekan daya beli.
Situasi ini bahkan dapat memicu fenomena yang disebut sebagai “turun kelas energi”, yakni pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Jika tidak diawasi, kondisi ini bisa berujung pada salah sasaran distribusi subsidi.
"BBM subsidi tidak boleh dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan distribusi dan penyaluran di lapangan," ucapnya.
Baca juga: Harga Minyak Dunia Turun, Pertamina Naik: Paradox Kenaikan BBM Nonsubsidi saat Selat Hormuz Dibuka
Lebih jauh, Firnando menyoroti potensi dampak tidak langsung dari kenaikan BBM terhadap sektor logistik. Ia menilai, jika biaya distribusi tidak dikendalikan, maka kenaikan harga barang menjadi sulit dihindari.
Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap tarif logistik, bahkan membuka peluang pemberian insentif agar biaya distribusi tetap stabil.
Selain itu, stabilisasi harga pangan juga harus menjadi prioritas utama. Ia meminta pemerintah mengintensifkan berbagai langkah strategis, seperti operasi pasar dan intervensi distribusi, agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau di tengah tekanan biaya energi.
Firnando menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kebijakan ini dengan ketat. Evaluasi berkala dinilai penting agar kebijakan energi tidak menimbulkan efek domino terhadap inflasi maupun kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Kami di Komisi VI DPR menegaskan bahwa tidak adanya kenaikan BBM subsidi harus menjadi faktor penahan agar harga bahan pokok tetap stabil," jelas Firnando.
"Namun, pemerintah tetap harus waspada terhadap dampak kenaikan BBM non-subsidi, khususnya terhadap kelas menengah. Pengawasan subsidi harus diperketat, distribusi dijaga, serta stabilisasi harga pangan dan kontrol tarif logistik harus menjadi prioritas,” imbuhnya.
***
(TribunTrends/Kompas)
