TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Harga bahan bakar minyak nonsubsidi milik Pertamina resmi naik signifikan mulai Sabtu, 18 April 2026.

Kenaikan ini memicu kekhawatiran masyarakat akan terganggunya daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi global yang sedang tidak stabil.

Di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum, harga baru sudah mulai terpasang dengan lonjakan yang cukup drastis.

Untuk wilayah Pulau Jawa, harga Pertamax Turbo kini menjadi Rp19.400 per liter dari harga sebelumnya yang hanya Rp13.100, atau naik lebih dari Rp6.000.

Sementara itu, Pertamina Dex mengalami kenaikan hingga Rp9.400 dari harga lama Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Menanggapi kebijakan ini, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai bahwa kenaikan tersebut merupakan langkah yang tidak terhindarkan.

Ia mengungkap kondisi keuangan negara yang mengalami defisit akibat tekanan ekonomi global.

JK menyebut kenaikan yang mencapai lebih dari 50 persen ini sudah ia prediksi sejak dua bulan lalu berdasarkan hitungan matang terhadap kemampuan fiskal negara.

"Naik BBM hampir lebih 50 persen. Tidak bisa tahan negara ini, keuangannya defisit akan banyak," ujar JK.

Ia menjelaskan bahwa faktor eksternal menjadi pemicu utama lonjakan harga tersebut.

Menurutnya, jika negara tidak menyesuaikan harga BBM, maka defisit keuangan akan semakin besar. 

Ia mencontohkan faktor eksternal yang memicu harga dari Rp14.000 melonjak menjadi Rp24.000, sehingga penyesuaian harga menjadi solusi yang logis.

"Faktor eksternal naik, jadi ada harga saya Rp14.000 dulu naik Rp24.000, naik Rp10.000 per satu liter bayangkan. Kita sudah hitung dua bulan lalu bahwa tidak mungkin keuangan negara tanpa menyesuaikan harga BBM," jelasnya.

Terkait adanya tudingan bahwa dirinya memaksa pemerintah mencabut subsidi.

Ia menegaskan hanya memberikan usul sebagai warga negara demi menyelamatkan APBN.

Baca juga: Penyesalan Warga Tak Isi Full BBM Sebelum Harganya Naik, Masih Ragu Beralih ke Pertamax: Kurang Sreg

"Semua oh Pak JK karena pemerintah memaksa, tidak saya tidak paksa, usul," tegasnya.

"Semua warga negara, Anda pun boleh mengusulkan apa pun ke pemerintah. Pemerintah ini pemerintah kita, apa yang salah kalau kita usulkan naik BBM yang ternyata sekarang naik BBM?" sambungnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi anggaran dan mengurangi subsidi untuk menekan utang negara.

Subsidi yang terlalu besar, katanya, justru membuat orang tidak cenderung berhemat dan akhirnya memicu kemacetan serta beban utang yang terus meningkat.

JK juga menekankan bahwa pengguna BBM nonsubsidi adalah masyarakat yang mampu, sehingga efisiensi anggaran harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

"Kita minta bahwa, agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga, dan itu dilakukan di banyak negara," katanya.

Ia menambahkan bahwa harga murah justru membuat masyarakat tidak berhemat.

"Kenapa? Karena kalau harga murah seperti sekarang orang tidak cenderung untuk tidak berhemat. Dia akan jalan macet jalan karena murah BBM. Di samping itu subsidi akan meningkat terus. Nah kalau meningkat terus maka utang naik terus," pungkas JK.