SURYA.co.id – Mohsen Rezaee, mantan komandan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), melontarkan pernyataan keras di tengah meningkatnya tensi antara Iran dan Amerika Serikat di Selat Hormuz.
Ketegangan dipicu oleh langkah militer Amerika Serikat yang disebut melakukan blokade di kawasan tersebut.
Dalam situasi ini, pihak Iran justru menilai kemungkinan invasi darat oleh AS sebagai skenario yang dapat menguntungkan Teheran.
Dalam pernyataannya, Rezaee secara terbuka menyindir Presiden AS Donald Trump.
Ia bahkan melontarkan ancaman terkait potensi penyanderaan jika invasi benar-benar terjadi.
“Iran akan mengambil ribuan sandera dan untuk setiap sandera kami akan mendapatkan satu miliar dollar,” ujarnya dalam siaran televisi pemerintah pada Rabu (15/4/2026), seperti dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan klaim Washington soal kekuatan laut Iran.
"Mengapa Amerika Serikat tidak berani menyeberangi Selat Hormuz?" tanya Rezaee.
Baca juga: Cegah Agar Trump Tak Macam-macam, Iran Ancam Tutup Lagi Selat Hormuz Jika AS Tak Penuhi Syarat Ini
Rezaee menegaskan bahwa kapal-kapal perang Amerika Serikat yang berada di kawasan tersebut berada dalam jangkauan militer Iran.
Ia memperingatkan bahwa Teheran siap mengambil tindakan tegas apabila AS mencoba menguasai jalur pelayaran vital tersebut.
“Apakah ini benar-benar tugas Anda? Apakah ini tugas tentara kuat seperti AS?” katanya menyindir Donald Trump. “Kapal-kapal Anda ini akan ditenggelamkan oleh rudal pertama kami. Mereka pasti bisa menjadi sasaran rudal kami dan kami bisa menghancurkan semuanya.”
Ia juga mengklaim bahwa peluncur rudal Iran telah diarahkan ke sejumlah target penting, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln dan armada lainnya.
Menurut Rezaee, Iran tidak akan mundur dari Selat Hormuz kecuali hak-haknya dipenuhi sepenuhnya.
Ia menegaskan bahwa posisi Iran kini lebih kuat dalam menentukan arah konflik maupun perdamaian.
“Tidak seperti sebelumnya di mana pihak lain menetapkan syarat, sekarang Iran yang menetapkan prasyarat,” katanya.
“Iran, tidak seperti Amerika yang takut perang panjang, sepenuhnya siap dan berpengalaman dalam perang jangka panjang.”
Pernyataan ini mempertegas sikap Teheran yang mengklaim siap menghadapi eskalasi konflik, sekaligus menandai babak baru ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Baca juga: Selat Hormuz Sudah Buka, Kenapa Harga BBM Pertamax Turbo Tetap Naik? Berikut Penjelasan ESDM
Mohsen Rezaee adalah tokoh penting dalam sejarah modern Iran yang dikenal sebagai perpaduan antara kekuatan militer dan pengaruh politik.
Ia lahir pada 1 September 1954 di Masjed Soleyman dan mulai dikenal luas setelah terlibat dalam Revolusi Iran 1979 yang menggulingkan rezim lama dan membentuk Republik Islam Iran.
Karier militernya menanjak ketika ia bergabung dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), di mana ia kemudian dipercaya menjadi panglima dari 1981 hingga 1997.
Dalam posisi tersebut, Rezaee memainkan peran strategis selama Perang Iran–Irak, menjadikannya salah satu figur kunci dalam pertahanan dan keamanan nasional Iran.
Setelah meninggalkan dunia militer, ia beralih ke politik dan tetap berada di lingkaran elite kekuasaan.
Sejak 1997, ia menjabat sebagai Sekretaris Expediency Discernment Council, sebuah lembaga penting yang berperan dalam penentuan kebijakan strategis negara.
Rezaee juga sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Iran bidang ekonomi pada periode 2021–2023 serta beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden, meski belum pernah berhasil memenangkan pemilihan.
Sebagai politisi konservatif dengan latar belakang militer kuat, Mohsen Rezaee dikenal memiliki pengaruh besar dalam kebijakan ekonomi dan keamanan Iran.
Namun, kiprahnya juga kerap disertai kontroversi, terutama terkait peran Iran dalam dinamika geopolitik kawasan.
Militer Iran kini mengeluarkan ancaman serius yang bisa melumpuhkan jalur perdagangan dunia.
Mereka berencana memblokade Laut Merah, Teluk Persia, dan Laut Oman jika Amerika Serikat (AS) tidak menghentikan blokade di Selat Hormuz.
Pihak militer Iran merasa tindakan AS sudah kelewat batas dengan memblokade Selat Hormuz.
Dengan ditutupnya akses masuk dan keluar pelabuhan mereka, Iran merasa punya hak untuk membalas dengan cara yang sama.
"Angkatan bersenjata Iran tidak akan mengizinkan ekspor atau impor apa pun untuk berlanjut di Teluk Persia, Laut Oman, dan Laut Merah," tegas Ali Abdollahi, kepala pusat komando militer Iran, dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Ia juga memperingatkan bahwa langkah AS yang mengincar kapal dagang dan tanker minyak Iran bisa menjadi pemicu batalnya kesepakatan damai (gencatan senjata).
Meskipun militernya mengeluarkan ancaman keras, Presiden Iran Pezeshkian menyatakan bahwa negaranya sebenarnya terbuka untuk jalan damai.
Namun, ia menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada paksaan yang merugikan rakyatnya.
Pezeshkian juga mempertanyakan dasar hukum tindakan keras yang berdampak pada fasilitas publik dan kemanusiaan.
“Apa pembenaran yang ada dengan menargetkan warga sipil, elit, anak-anak, dan menghancurkan pusat-pusat vital, termasuk sekolah dan rumah sakit, dalam kerangka hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan?” ujar Pezeshkian.
Krisis ini memuncak setelah perundingan di Pakistan pada 11 April 2026 gagal mencapai titik temu.
Iran tetap pada pendiriannya untuk tidak membuka Selat Hormuz dan menghentikan program uranium.
Presiden AS Donald Trump lantas memerintahkan militernya untuk memblokade Selat Hormuz mulai Senin (13/4/2026).
Langkah ini dilakukan untuk menekan ekonomi Iran dengan cara memutus salah satu sumber pendapatan yang masih tersisa.
Blokade tersebut berlaku untuk semua kapal, dari negara mana pun, yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan wilayah pesisir Iran.
Termasuk juga seluruh pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman.
Di tengah ketegangan yang masih berlangsung, terdapat indikasi bahwa Amerika Serikat dan Iran dapat segera kembali ke meja perundingan.
Laporan menyebutkan bahwa delegasi kedua negara kemungkinan akan kembali ke Pakistan dalam waktu dekat untuk melanjutkan pembicaraan.
“Sesuatu bisa terjadi dalam dua hari ke depan,” kata Presiden Donald Trump.
"Karena kemungkinan kami pergi ke sana—ibu kota, Islamabad, Pakistan—telah meningkat.”
