TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dinilai tetap memberikan pukulan telak bagi kalangan pekerja dan rakyat kecil.
Meski statusnya bukan BBM subsidi, efek berantai dari kebijakan tersebut diyakini bakal memicu lonjakan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY, Irsad Ade Irawan, menandaskan, kenaikan BBM nonsubsidi secara langsung maupun tidak langsung akan mengerek biaya distribusi logistik, termasuk hasil pertanian.
Sehingga, perlahan tapi pasti, dampak perang global yang terjadi akhir-akhir ini, akan dirasakan langsung oleh warga masyarakat di level akar rumput.
"Banyak kendaraan untuk hilir mudik hasil pertanian dan produksi itu menggunakan BBM nonsubsidi. Ini pasti berdampak pada kenaikan biaya transportasi yang kemudian memengaruhi harga kebutuhan pokok," ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Menyikapi kondisi tersebut, MPBI DIY mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipasi, untuk menjamin hak buruh atas hidup yang layak.
Salah satu usulan yang dilontarkannya adalah melakukan penghematan pada anggaran program prioritas pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
Irsad menjelaskan, penghematan bukan berarti menghentikan program, melainkan memangkas biaya operasional, seperti pengadaan sepeda motor, dan dialihkan menjadi transfer tunai langsung kepada orang tua siswa.
"Misalnya Rp10.000 saja per hari, seminggu masuk lima kali, berarti kan Rp50.000, kemudian dikali empat (satu bulan) jadi Rp200.000. Itu bisa digunakan untuk subsidi atau memberikan insentif," terangnya.
Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, Konsumen di Sleman Mulai Atur Strategi
Menurutnya, kondisi buruh di Yogyakarta dewasa ini berada dalam posisi sangat rentan, seiring suasana geopolitik yang belakangan semakin tak menentu.
Ditambah, fenomena 'besar pasak daripada tiang' yang masih menjadi realita pahit lantaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Yogyakarta masih berada di atas upah minimum yang diterima pekerja.
"Maka, untuk menyelamatkan buruh atau menjamin hak buruh untuk hidup layak, memang betul-betul perlu memangkas dana MBG, untuk operasional lain. Menjamin semua masyarakat bisa hidup yang layak itu jauh lebih penting," tegasnya.
Selain urusan dapur, MPBI DIY juga mengkhawatirkan dampak kenaikan harga energi ini terhadap kelangsungan produksi yang bisa berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Irsad meminta pemerintah segera menggalakkan dialog tripartit antara negara, pengusaha, dan serikat buruh untuk merumuskan kebijakan strategis.
"Supaya pemerintah bisa melihat secara lebih detail dan membuat kebijakan strategis untuk mengatasi dampak-dampak kenaikan harga energi ini," urainya.
Di sisi lain, Irsad pun menyoroti aspek geopolitik, khususnya terkait posisi Indonesia dalam pusaran konflik yang memicu ketegangan harga energi dunia tersebut.
Ia mendorong pemerintah, melalui Presiden dan Menteri Luar Negeri, untuk meninjau kembali politik luar negeri Indonesia agar benar-benar mencerminkan prinsip "Bebas dan Aktif."
"Pemerintah perlu me-review kebijakan luar negerinya. Diplomasi yang kuat sangat dibutuhkan agar pasokan energi kita aman dan tidak terus-menerus mengorbankan rakyat kecil melalui kenaikan harga," pungkasnya. (*)
