WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi milik Pertamina sejak Sabtu (18/4/2026) memicu perhatian publik di tengah kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat.

Lonjakan harga ini terjadi di tengah ketidakpastian global yang turut memengaruhi stabilitas ekonomi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata dia, akan mengikuti setiap penyesuaian yang ditetapkan.

“Untuk BBM itu kewenangan pemerintah pusat. Berapapun penyesuaiannya, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti,” ujar Pramono di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

Baca juga: Selat Hormuz Ditutup,  Mojtaba Khamenei Sebut AS Akan Rasakan Kekalahan Baru

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov DKI Jakarta akan mendorong masyarakat untuk mengurangi penggunaan BBM nonsubsidi dengan beralih ke transportasi umum.

Upaya ini diharapkan dapat menekan konsumsi BBM sekaligus mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

Pramono menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan subsidi tambahan bagi pengguna BBM nonsubsidi.

Sebaliknya, fokus kebijakan akan diarahkan pada peningkatan minat masyarakat terhadap transportasi publik.

“Kami akan melakukan terobosan agar masyarakat mau beralih ke transportasi umum,” katanya.

Pemerintah berharap langkah tersebut tidak hanya membantu menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga mendukung pengurangan kemacetan serta emisi di Ibu Kota.

Per 18 April 2026, Pertamina Patra Niaga resmi memberlakukan harga baru untuk beberapa jenis BBM nonsubsidi.

Pertamax Turbo kini dibanderol Rp 19.400 per liter, Pertamina Dex Rp23.900 per liter, dan Dexlite Rp 23.600 per liter.(m27)