TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah tekanan global yang kian kompleks, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI terus memperkuat sistem pengawasan serta mendorong kemandirian farmasi nasional. 

Upaya tersebut mendapat pengakuan dari Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) yang menganugerahkan “Anugerah Kepemimpinan Visioner Pengawasan Obat dan Makanan 2026” kepada Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis dan transformasional BPOM dalam merespons dinamika global, termasuk tekanan geopolitik, gangguan rantai pasok bahan baku farmasi, serta fluktuasi biaya logistik internasional yang berdampak pada kenaikan harga obat.

Momentum pemberian penghargaan tersebut bertepatan dengan forum diskusi strategis GP Farmasi Indonesia yang secara khusus membahas lonjakan harga obat. 

Forum ini dihadiri pelaku industri farmasi, pemangku kepentingan sektor kesehatan, serta perwakilan pemerintah, dan menjadi ruang konsolidasi nasional dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan obat di dalam negeri.

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F. Tirto Koesnadi, menyampaikan bahwa penghargaan ini mencerminkan pengakuan industri terhadap kepemimpinan yang mampu menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan keberlanjutan industri.

“Di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar, BPOM menunjukkan wajah baru: tegas dalam pengawasan, namun progresif dalam mendorong inovasi. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, kepemimpinan visioner menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara akses masyarakat terhadap obat dan keberlangsungan industri,” kata Tirto dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Menanggapi hal tersebut, Taruna Ikrar menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif dan kolaborasi lintas sektor.

“Penghargaan ini adalah amanah. BPOM akan terus memperkuat pengawasan berbasis sains, digitalisasi sistem perizinan, serta mendorong kemandirian farmasi nasional agar tidak rentan terhadap tekanan global. Kita tidak hanya menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memastikan akses dan keterjangkauan obat bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Taruna.

Ia juga menyoroti dampak nyata dinamika geopolitik global terhadap sektor kesehatan, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang memengaruhi rantai pasok farmasi dunia.

“Geopolitik hari ini berdampak langsung pada sektor kesehatan. 

Sebab itu, Indonesia harus memperkuat ketahanan nasional di bidang farmasi, termasuk melalui hilirisasi bahan baku obat dan penguatan industri dalam negeri,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinannya, BPOM mencatat sejumlah capaian penting, salah satunya keberhasilan meraih status WHO Listed Authority (WLA). Status ini menempatkan Indonesia sejajar dengan otoritas pengawas obat negara maju dan membuka peluang lebih luas bagi produk farmasi nasional untuk menembus pasar global.

Selain itu, BPOM terus mendorong transformasi digital, memperkuat pengawasan rantai pasok, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan pertumbuhan industri.

Baca juga: BPOM Siapkan Insentif bagi Industri yang Terapkan Nutri Level

Ke depan, BPOM bersama GP Farmasi Indonesia berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam pengembangan industri farmasi berbasis riset dan inovasi, sekaligus meningkatkan daya saing produk nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.