Di awal kemerdekaan, Margono Djojohadikoesoemo menerima mandat dari pemerintah yang hendak mendirikan bank milik negara sebagai bank sirkulasi. Dari situlah lahirlah Bank Negara Indonesia atau BNI.
---
Intisari hadir di whatsapp channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-Online.com -Sejarah berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) tak bisa dilepaskan dari sosok MargonoDjojohadikoesoemo.Tidak asing dengan nama "Djojohadikusumo, yap, benar, dia adalah kakek presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto Djojohadikusumo.
BNI adalah bank pertama yang dimiliki pemerintah Indonesia. Di awal pendiriannya, BNI statusnya adalah bank sentral di mana peran itu berlangsung hingga awal 1950-an.
Lahirnya BNI diawali dari dorongan Indonesia pada awal kemerdekaan yang tengah berjuang membangun perekonomian agar bisa jauh lebih baik dan memiliki alat tukar untuk mendukung terjadinya transaksi. Karena itulah pada 19 September 1945, dilaksanakan Sidang Dewan Menteri Republik Indonesia.
Hasil sidang itu: Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Setelah itu, pemerintah kemudian memberi mandat kepada MargonoDjojohadikoesoemo, mantan anggota Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), untuk menindaklanjuti hasil keputusan tersebut.
Pada 9 Oktober 1945 dibentuk Yayasan Poesat Bank Indonesia. Lalu pada 5 Juli 1946, didirikan bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI), di mana Yayasan Poesat Bank Indonesia melebur di dalamnya.
Ketika itu, BNI statusnya adalah sentral atau bank sirkulasi. Tugasnya adalah membuat dan mengedarkan alat pembayaran. Pada 30 Oktober 1946, BNI mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI), alat pembayaran pertama yang sah.
Lalu pada 1949, BNI tidak lagi berfungsi sebagai bank sirkulasi, setelah pemerintah mengalihkannya ke De Javasche Bank. Nama terakhir ini kemudian kita kenal sebagai Bank Indonesia.
1950, BNI menjadi bank devisa dengan tujuan memfasilitasi kegiatan ekspor perkebunan. Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1955, BNI menjadi bank umum dengan jangkauan yang lebih luas.
Karena itulah BNI bisa membuka kantor cabang di beberapa negara, seperti Singapura, Tokyo, Hong Kong, London, New York, dan Grand Cayman Island.
Seiring dengan terjadinya perubahan peraturan perbankan, berdasarkan Perpres No 17 Tahun 1965 tentang integrasi bank-bank pemerintah, terhitung sejak 7 Agustus 1965, BNI berubah nama menjadi BNI Unit III. Lalu berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.
BNI 1946 ini diberi mandat memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pada 1992, dilakukan penyesuaian bentuk hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 1992, menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero).
Lalu pada November 1996, BNI berubah menjadi bank pemerintah pertama yang melakukan Initial Public Offering (IPO), yaitu saham bank yang dimasukkan ke dalam Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Setelah itu, pada 2004, penamaan bank disingkat menjadi BNI saja, bersamaan dengan peluncuran logo dan identitas korporat baru.
Sebagaimana disebut di awal, berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) tak bisa dilepaskan dari sosok MargonoDjojohadikoesoemo.Siapa sebenarnya pria kelahiran Banyumas itu?
Profil MargonoDjojohadikoesoemo
Menurut buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI 46 (2025) karya Jimmy S Harianto dan HMU Kurniadi, MargonoDjojohadikoesoemolahir dari kalangan priyayi Jawa. Dia lahir di Purbalingga, Banyumas, pada 16 Mei 1894.
Margono disebut sebagai cucu buyut Panglima Banyakwide, pengikut setia Pangeran Diponegoro, sekaligus keturunan Raden Joko Kahiman, pendiri Kabupaten Banyumas. Darah Margono memang bangsawan, meski begitu, keluarganya hidup sederhana, sehingga Margono menggambarkan mereka sebagai bangsawan “miskin”.
Beranjak besar, Margono sekolah di Europeesche Lagere School (ELS) Banyumas pada 1900 hingga 1907 dan melanjutkan ke Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) Magelang hingga 1911. Pada 1917, dia mulai bekerja untuk Volkscredietwezen atau Jawatan Kredit Rakyat. Posisinya, pegawai biasa.
Kerja kerasnya terbayar lunas. Pada 1926, dia menjadi satu dari tujuh bumiputra pertama yang menduduki posisi pejabat di lembaga tersebut. Lebih dari dari 20 tahun Margono bekerja di Volkscredietwezen, di mana dia menyaksikan langsung pentingnya lembaga keuangan yang berpihak pada rakyat.
Dari sinilah tumbuh gagasan inklusi keuangan dan akses kredit bagi bumiputra, yang kelak menjadi landasan perjuangannya mendirikan bank nasional.
Sebagaimana termaktub dalam Ekonomi Koperasi (2025) karya Josef Papilaya dan Fioletta Papilaya, pada 1920 dibentuk Komisi Koperasi yang diketuai oleh Prof. Dr. J. H. Boeke. Tujuan dari komisi ini adalah mempopulerkan program koperasi.
Lima tahun berselang, rupanya jumlah koperasi semakin berkembang pesat. Pada 1930, dibentuklah bagian urusan koperasi di Departemen Dalam Negeri. Sosok yang dipercaya memegang bagian itu adalah MargonoDjojohadikoesoemo.
Selama satu dekade (1930-1940), Margono mencatat berbagai hal penting dengan koperasi di masa Hindia Belanda. Catatan itu kemudian dia tuangkan dalam buku berbahasa Belanda yang berjudul Tien jaren cooperatie-voorlichting vanwege de overheid 1930-1940 (Sepuluh Tahun Penyuluhan Koperasi oleh Pemerintah 1930-1940). Buku itu membahas peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sebagai pejabat pemerintah, Margono melakukan pendataan koperasi pribumi selama 1930-1940. Tercatat 574 koperasi dengan jumlah anggota 52.055 di tahun 1939.
Menurut Margono, koperasi tak sekadar alat ekonomi. Lebih dari itu, koperasi adalah sarana membangun kemandirian dan harga diri bangsa. Karena kapasitasnya itu tak heran bila pada 25 September 1945, sebulan setelah Indonesia merdeka, dia dipercaya Presiden Sukarno sebagai Ketua pertama Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Di situ, dia mengusulkan pembentukan bank sirkulasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Usulan tersebut diterima, dan pada 5 Juli 1946 lahirlah Bank Negara Indonesia (BNI) di mana Margono sebagai direktur utamanya. Di awal kemerdekaan, BNI tak sekadar bank komersial, ia juga bank sentral yang mencetak dan mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sekaligus menopang perekonomian nasional di tengah keterbatasan.
Menurut buku Masa Kecil Para Pemimpin Indonesia: (Megawati, Prabowo, SBY) (2019) oleh Pusat Data dan Analisa Tempo, di tengah tugas berat memimpin BNI, Margono harus menerima kenyataan pahit. Dua putranya, Letnan Subianto Djojohadikusumo dan Sujono Djojohadikusumo gugur dalam pertempuran melawan Jepang di Desa Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang, pada 25 Januari 1946.
Karena itu, Margono, yang baru empat bulan memimpin BNI, langsung bertolak dari Jogja ke Jakarta menggunakan kereta paling cepat. Ini duka yang begitu mendalam baginya, juga sebagai pengingat akan besarnya pengorbanan keluarga untuk mempertahankan kemerdekaan.
Selain di dunia koperasi dan perbankan, Margono juga dikenal sebagai tokoh parlemen yang aktif memperjuangkan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pada 1950-an, dia memprakarsai penggunaan hak angket pertama DPR untuk menyelidiki tata kelola devisa. Panitia angket yang dipimpinnya menyelidiki keuntungan dan kerugian mempertahankan sistem pengawasan devisa warisan kolonial.
MargonoDjojohadikoesoemowafat pada 25 Juli 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga di Dawuhan, lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Namanya diabadikan sebagai nama salah satu gedung di Universitas Gadjah Mada dan sebuah jalan di Jakarta. Sementara kisah hidupnya terdokumentasi dalam memoar Kenang-kenangan Tiga Zaman: Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis (1969), serta diangkat kembali lewat buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI 46 karya Jimmy S Harianto dan HMU Kurniadi (2025) terbitan Penerbit Buku Kompas.
