TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai beredar di sejumlah daerah memicu kekhawatiran pelaku usaha di Kalimantan Utara (Kaltara).
Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Kaltara, Peter Setiawan, mengungkapkan dampak dari kenaikan BBM di sektor industri sudah mulai terasa.
"Sementara ini belum ada informasi kenaikan. Cuma yang naik itu kan BBM untuk industri ya. Sementara industri yang naik tinggi ya, itu dampaknya memang banyak, pengaruh besar sekali," ujar Peter saat dikonfirmasi, Sabtu (18/4/2026).
Menurutnya, kenaikan biaya di sektor industri telah memicu lonjakan ongkos logistik, khususnya untuk pengiriman hasil produksi.
Ia mencontohkan biaya kontainer untuk pengiriman komoditas perikanan seperti udang ke Surabaya yang mengalami kenaikan signifikan.
"Kontainer sudah naik sekarang. Dari biasanya Rp37 juta naik jadi Rp39,5 juta. Itu kontainer pendingin untuk muat udang," jelasnya.
Baca juga: Isu Kenaikan BBM Sempat Picu Antrean Panjang di SPBU Kaltara, Pertamina Pastikan Harga Tetap Sama
Kenaikan tersebut, lanjut dia, terjadi di tengah harga jual produk yang belum mengalami penyesuaian.
Kondisi ini dinilai semakin menekan pelaku usaha, terutama di sektor yang tidak memiliki fleksibilitas harga.
Peter juga menyoroti sektor perkayuan sebagai salah satu yang paling terdampak.
Pasalnya, harga jual kayu relatif stagnan, sementara biaya operasional terus meningkat.
"Di sektor perkayuan, harga kayu tidak mengalami kenaikan, sementara biaya operasional sudah meningkat. Kini ditambah lagi dengan kenaikan harga minyak, dampaknya sangat besar dan saya khawatir bisa berujung pada PHK," ungkapnya.
Ia menjelaskan, kenaikan biaya produksi yang tidak diimbangi kenaikan harga jual berpotensi membuat perusahaan kesulitan bertahan. Dalam kondisi tersebut, efisiensi menjadi langkah yang hampir tak terhindarkan.
"Kalau perusahaan tidak bisa jalan dengan harga yang dikerjakan enggak naik-naik, cuma bahan bakunya naik semua, itu bahaya sekali," tegasnya.
Sebagai organisasi yang menaungi berbagai sektor usaha, mulai dari pertambangan, perkayuan, perikanan hingga cold storage, APINDO melihat dampak kenaikan biaya ini tidak merata.
Sektor yang harga jualnya tidak ikut naik disebut paling rentan terdampak.
"Kalau tambang kan saya dengar harganya agak naik, jadi enggak masalah. Tapi yang enggak naik, risikonya pasti enggak bisa bekerja," ujarnya.
Di sektor perikanan, dampak juga mulai terasa, terutama dari kenaikan harga bahan penunjang seperti plastik dan kemasan (packaging).
Hal ini turut membebani biaya produksi, meskipun secara umum sektor ini masih mengikuti ketentuan upah minimum.
"Di perikanan, semua pasti ikut aturan UMK, enggak ada kendala. Cuma kalau packaging naik semua, harga jualnya enggak ada kenaikan, otomatis ada pengurangan pasti, untuk efisiensi," jelas Peter.
Ia menambahkan, efisiensi tersebut bisa berdampak pada penurunan kapasitas produksi.
"Biasanya produksi 100 ton, mungkin nanti tinggal 60 ton, jadi akan terjadi efisiensi," katanya.
Meski belum secara luas, Peter mengakui sejumlah perusahaan mulai melakukan ancang-ancang menghadapi kemungkinan tersebut.
Ia berharap kebijakan pemerintah ke depan dapat mempertimbangkan kondisi dunia usaha, agar tidak semakin menekan sektor industri.
"Kalau nanti ada perubahan lagi dari pusat, misalnya BBM naik lagi, itu tambah luas dampaknya. Kalau turun ya bisa dikembalikan, aman," ujarnya.
Peter juga menyoroti pentingnya ketersediaan dan harga solar industri yang dinilai memiliki dampak paling besar terhadap operasional industri.
"Yang dampak luas itu solar untuk industri Karena solar industri yang digunakan dulu. Dengan naik begitu tinggi, berarti enggak bisa kerja mereka," pungkasnya.
(*)
Penulis: Andi Pausiah
