POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif pada awal 2026.
Tren pertumbuhan KUR itu terutama terlihat pada sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan. Meski demikian, penyaluran KUR itu masih menghadapi tantangan nyata yakni pemerataan akses.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT, Adi Setiawan di Kupang pekan lalu.
Baca juga: Kanwil DJPb NTT dan BTN Dorong Pemanfaatan KUR Lebih Masif
Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih mendominasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR di Provinsi Nusa Tenggara timur (NTT) pada awal 2026 dengan nilai mencapai Rp153,34 miliar kepada 4.503 debitur.
Penyaluran tersebut disusul oleh Bank Mandiri sebesar Rp5,54 miliar untuk 74 debitur dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp3,43 miliar untuk 13 debitur.
Selain bank Himbara, lembaga keuangan mikro seperti KSP Kopdit Obor Mas juga turut berperan dengan penyaluran Rp474,5 juta kepada 25 debitur.
“Penyaluran KUR di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan di NTT masih menunjukkan tren yang positif dan terus menguat dari tahun ke tahun,” ujar Adi Setiawan.
Dari sisi skema, kata Adi Setiawan, KUR mikro masih menjadi yang terbesar dengan nilai Rp 153,87 miliar kepada 4.586 debitur. Sementara KUR kecil tercatat sebesar Rp 9,58 miliar untuk 31 debitur dan KUR Supermikro sebesar Rp 0,15 miliar untuk 15 debitur.
“Jadi secara wilayah, Kabupaten Flores Timur mencatat penyaluran tertinggi sebesar Rp 19,29 miliar kepada 549 debitur, disusul Kabupaten Ngada sebesar Rp 16,58 miliar untuk 59 debitur,” sebutnya.
Namun demikian, Adi Setiawan juga menyebut sejumlah daerah seperti Kabupaten Sabu Raijua, Malaka, dan Sumba Barat masih menerima akses pembiayaan yang relatif kecil.
“Pemerataan akses pembiayaan masih menjadi tantangan ke depan. Masih ada daerah-daerah yang belum optimal dalam menyerap KUR, sehingga perlu dorongan dan sinergi agar akses pembiayaan ini bisa lebih merata,” ucapnya. (mey)
