TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Bondowoso – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mulai berlaku sejak Sabtu (18/4/2026) kemarin. 

Harga Pertamax Turbo melonjak dari Rp13.900 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite menjadi Rp23.600, dan Pertamina Dex naik menjadi Rp23.900 per liter. 

Kenaikan ini terpantau tidak berdampak signifikan terhadap volume penjualan di SPBU-SPBU Bondowoso, lantaran peminat jenis BBM tersebut selama ini memang tergolong sedikit. 

Namun, kenaikan harga ini mulai dirasakan dampaknya oleh sektor perkantoran dan pelayanan publik yang menggunakan kendaraan pelat merah serta pelaku usaha. 

Pengawas SPBU Kembang, Adista Prabudi, mengatakan bahwa kenaikan harga ini tidak memengaruhi pola pembelian secara drastis karena pangsa pasarnya yang spesifik. 

"Tidak berpengaruh besar karena pembelinya memang sedikit, kami hanya menyediakan stok saja," ujarnya.  

Dalam sehari, pihaknya hanya menyediakan sekitar 100-200 liter Pertamax Turbo dan sekitar 450 liter Dexlite. 

Senada dengan hal tersebut, Manajer SPBU Tamansari, Jagir, menyebutkan bahwa permintaan Pertamax Turbo dan Dexlite memang tidak terlalu tinggi.

Namun, ia memprediksi akan ada pergeseran konsumsi dari pengguna Pertamax Turbo ke Pertamax biasa.

"Prediksi kami, dengan kenaikan ini banyak yang akan beralih ke Pertamax," ungkapnya. 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bondowoso menjadi salah satu instansi yang terdampak langsung.

Pasalnya, ada delapan armada pengangkut sampah yang diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi untuk mengangkut sampah setiap hari.  

Kepala DLH Bondowoso, Henry Kurniawan, menjelaskan bahwa kenaikan ini tentu memengaruhi biaya operasional harian.

Meski demikian, ia menjamin pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. 

"Dampak utama terasa pada efisiensi anggaran operasional," ujarnya.  

Pihaknya akan melakukan langkah optimasi, seperti penyesuaian rute pengangkutan agar lebih efektif dan memastikan kondisi mesin armada selalu prima untuk menghindari pemborosan.  

Mengenai detail pembengkakan anggaran, Hendri mengaku masih melakukan kalkulasi dan evaluasi rute untuk memetakan total selisih anggaran hingga akhir tahun. 

Kepala Bagian Umum Pemkab Bondowoso, Sofie Adie Kurniawati, menambahkan bahwa kenaikan yang mencapai hampir 50 persen ini otomatis mempengaruhi pengeluaran untuk biaya BBM.  

Menurutnya, anggaran BBM yang semula dialokasikan untuk dua bulan, kini kemungkinan hanya cukup untuk 1-1,5 bulan saja.

Mengingat, kendaraan dinas wajib menggunakan BBM non subsidi. 

"Semua kendaraan pelat merah wajib menggunakan BBM non-subsidi," terangnya. 

Sebagai solusi sementara, pihaknya mengapresiasi kebijakan efisiensi seperti penggunaan sepeda manual untuk jarak dekat dan penerapan kebijakan Work From Home (WFH). 

"Pak Sekda sekarang kan naik sepeda pancal. Terus ada WFH juga," pungkasnya. 

(Sinca Ari Pangistu/TribunJatimTimur.com)