BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku secara nasional sejak 18 April 2026 dinilai memiliki dampak luas terhadap perekonomian, termasuk di daerah seperti Bangka Belitung.

Akademisi ekonomi Universitas Pertiba, Dr. Juhari, S.E., M.M., menyebut kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga merembet ke harga barang, daya beli masyarakat, hingga potensi inflasi. Kenaikan BBM non-subsidi memang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah secara nasional. Namun, dampaknya sangat terasa hingga ke level daerah.

“Ini memang kebijakan pemerintah secara nasional untuk BBM nonsubsidi. Tapi begitu naik, dampaknya langsung terasa, termasuk di daerah seperti kita,” ujarnya, kepada Bangkapos, Minggu (19/4/2026).

Ia menjelaskan, secara konsep BBM nonsubsidi ditujukan untuk masyarakat menengah ke atas. Dalam praktiknya, masyarakat menengah ke bawah diarahkan menggunakan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Namun, kondisi di lapangan tidak selalu ideal.

“Masalahnya di daerah, terutama di luar perkotaan, akses BBM subsidi itu tidak selalu mudah. Jarak SPBU jauh, antrean panjang, stok terbatas. Akhirnya banyak pelaku usaha tetap menggunakan BBM non-subsidi,” jelasnya.

Kondisi ini membuat pelaku usaha transportasi dan distribusi menjadi kelompok yang paling terdampak. Kenaikan harga BBM langsung meningkatkan biaya operasional mereka.

“Untuk sektor transportasi seperti bus, truk, termasuk pengangkut sawit, dampaknya sangat terasa. Biaya operasional naik, otomatis margin keuntungan mereka menipis,” katanya.

Menurut Juhari, kenaikan biaya transportasi ini tidak berhenti di satu sektor saja, melainkan akan menjalar ke berbagai lini ekonomi.

Baca juga: BBM Nonsubsidi Naik, DPRD Babel Imbau Masyarakat Lakukan Penghematan

“Kalau biaya transportasi naik, maka biaya distribusi barang juga ikut naik. Ujungnya harga barang akan ikut terdorong naik,” ujarnya.

Ia menegaskan, pelaku usaha hampir tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan harga jual.

“Kalau mereka tidak menaikkan harga, mereka akan rugi. Karena biaya produksi dan distribusi sudah meningkat. Jadi kenaikan harga barang itu hampir pasti terjadi,” tegasnya.

Dari sisi makro ekonomi, kenaikan BBM non-subsidi juga berpotensi mendorong inflasi, meskipun dampaknya tidak selalu merata.

“Secara makro, ini bisa memicu inflasi, terutama pada sektor-sektor yang sangat bergantung pada BBM non-subsidi. Tapi di sisi lain, bisa juga terjadi penurunan konsumsi karena daya beli masyarakat melemah,” jelasnya.

Ia menambahkan, kombinasi antara kenaikan harga dan penurunan konsumsi dapat berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

“Kalau daya beli turun, konsumsi menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga bisa tertekan. Ini yang harus diwaspadai,” katanya.

Selain itu, Juhari juga menyoroti potensi kenaikan tarif jasa transportasi sebagai dampak lanjutan.

“Tarif angkutan, baik itu bus antar kota maupun transportasi lainnya, sangat mungkin naik. Karena mereka harus menyesuaikan dengan biaya BBM yang meningkat,” ujarnya.

Ia bahkan menilai kenaikan BBM non-subsidi kali ini tergolong cukup signifikan.

“Kalau kita lihat, kenaikannya bisa di atas 50 persen. Ini cukup besar, jadi wajar kalau dampaknya terasa luas,” katanya.

Meski demikian, ia memahami kebijakan tersebut dari sisi fiskal pemerintah.

“Pemerintah juga punya beban subsidi yang besar. Jadi ini bisa dilihat sebagai upaya subsidi silang, dari BBM non-subsidi untuk menopang BBM subsidi,” jelasnya.

Namun ia mengingatkan, efektivitas kebijakan ini juga bergantung pada ketepatan sasaran subsidi.

“Masalah klasik kita itu subsidi belum tepat sasaran. Masih ada kelompok mampu yang menikmati BBM subsidi. Ini yang harus dibenahi,” tegasnya.

Dalam menghadapi kondisi ini, Juhari menyarankan pelaku usaha dan masyarakat untuk melakukan penyesuaian.

“Pelaku usaha harus menghitung ulang biaya produksi dan operasionalnya. Harus ada efisiensi dan penyesuaian harga agar tetap bertahan,” ujarnya.

Sementara bagi masyarakat, ia menilai perlu ada pengelolaan keuangan yang lebih cermat.

“Dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau masyarakat juga harus menyesuaikan pola konsumsi. Karena biaya hidup pasti ikut terdampak,” katanya.

Ia menegaskan bahwa dampak kenaikan BBM non-subsidi tidak hanya dirasakan oleh pengguna langsung, tetapi juga secara tidak langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Walaupun tidak pakai BBM non-subsidi, tetap akan terdampak. Karena harga barang naik, biaya hidup naik. Ini efek berantai dalam ekonomi,” ucapnya. (Bangkapos.com/Erlangga)