Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk menindak tegas pada pelaku premanisme dan tawuran karena dinilai meresahkan dan mengganggu ekonomi masyarakat.

"Kenakalan dan perilaku buruk tidak akan pernah hilang dengan nasihat atau himbauan yang lembut. Perlu ada konsekuensi dan penindakan yang tegas terhadapnya," kata Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Justin Adrian Untayana di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, DKI Jakarta harus segera mengantisipasi dan mengatasi premanisme serta tawuran yang terus berulang di ibu kota.

Justin mendorong agar Pemprov DKI berani mengambil langkah tegas memberantas kekerasan di Jakarta, termasuk tawuran dan premanisme.

Ia juga mengritik respons Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang lambat terhadap masalah seperti tawuran dan premanisme.

"Di sisi lain, Satpol PP kita juga tidak bergerak dengan aktif. Seolah-olah, Satpol PP baru turun kalau sudah ada kejadian yang kemudian diviralkan oleh masyarakat. Ini menunjukkan ada suatu kepasifan yang salah," ujarnya.

Justin mengingatkan bahwa Pemprov DKI Jakarta punya puluhan ribu petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ratusan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP ) lainnya.

Tidak hanya itu, terkait keamanan, ia juga menyorot hibah kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebesar Rp315 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026.

"Hibah kita untuk Forkopimda sebagai wadah koordinasi lintas aparat juga tidak kecil, yaitu sebesar Rp315 miliar," katanya.

Ia meminta Pemprov DKI harus bisa tegas dan serius dalam menghadapi premanisme. Ini berkaitan juga dengan pajak warga Jakarta yang perlu dipertanggungjawabkan.

"Jangan sampai belanja miliaran rupiah itu menjadi sia-sia karena Pemprov DKI tidak bisa menindak premanisme yang terus merugikan masyarakat," ucapnya.