BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Jelang memasuki musim kemarau, sejumlah titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi (Stamet) Syamsudin Noor merilis laporan terbaru mengenai pantauan titik panas di wilayah Kalsel.
Berdasarkan hasil deteksi satelit yang di update tanggal 18 April 2026, terpantau sebanyak 27 titik panas yang tersebar di tujuh kabupaten berbeda dengan tingkat kepercayaan rata-rata sedang atau berwarna kuning.
Dari data yang dirilis, Kabupaten Tapin, mencatatkan jumlah titik panas tertinggi dengan total 15 titik. Wilayah Lokpaikat menjadi area yang paling banyak menunjukkan titik panas.
Selain Tapin, wilayah lain seperti Hulu Sungai Selatan, Tabalong, dan Balangan juga terdeteksi adanya titik panas.
Tabalong 3 titik, Kotabaru 1 titik, Hulu Sungai Selatan 4 titik, Baritokuala 1 titik, Banjar 1 titik, dan Kabupaten Balangan 2 titik hotspot.
Kepala Stasiun Meteorologi, Ota Welly Jenni Talo, mengatakan, hotspot yang terdeteksi tidak selalu merupakan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), namun bisa juga berasal dari aktivitas lain seperti area tambang.
Baca juga: Bank Sampah Banjarmasin Serukan Warga Pilah Sampah Sebelum Dibuang, Aki Motor Dihargai Rp 50 Ribu
Baca juga: Dinkes Fasilitasi Vaksinisasi Bagi Calon Jemaah Haji di Puskesmas Banjarbaru Selatan
“Iya sudah mulai terdeteksi (hotspot), tapi mungkin juga ada area tambang,” katanya kepada BPost.
Ota menyebut monitoring hotpsot ini terus dilakukan sebagai langkah deteksi dini guna mencegah terjadinya karhutla yang lebih luas di wilayah Kalsel.
Sebelumnya, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan, Klaus Johannes Apoh Damanik, menjelaskan, musim kemarau tahun ini memiliki karakteristik yang lebih kering dari kondisi rata-rata.
Artinya, curah hujan selama periode kemarau diperkirakan berada di bawah 85 persen dari kondisi normal. Kondisi ini berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah.
“Curah hujan yang lebih rendah dari normal membuat potensi kekeringan meningkat, terutama di daerah yang bergantung pada air hujan,” ujarnya.
Selain berdampak pada ketersediaan air, sektor pertanian juga diperkirakan ikut terdampak.
Berkurangnya curah hujan dapat mengganggu pola tanam serta menurunkan produktivitas lahan pertanian masyarakat.
Puncak musim kemarau sendiri diprediksi terjadi pada Agustus 2026 dan mencakup hampir seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Mulai dari kawasan padat penduduk seperti Martapura dan Gambut hingga daerah hulu seperti Pengaron, Sambung Makmur, Sungai Pinang, dan Paramasan.
Tak hanya itu, durasi kemarau juga diperkirakan lebih panjang dari biasanya. BMKG memperkirakan lama musim kemarau berkisar antara 13 hingga 21 dasarian atau sekitar empat hingga tujuh bulan.
Di sebagian wilayah, durasi tersebut bahkan berpotensi bertambah lebih dari tiga dasarian dibandingkan kondisi normal.
Klaus menambahkan, kemarau yang lebih kering juga berdampak pada kondisi vegetasi yang lebih cepat mengering. Hal ini membuat sejumlah kawasan menjadi lebih rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.
“Kondisi vegetasi yang cepat kering akan meningkatkan kerentanan kebakaran, terutama di wilayah dengan lahan gambut atau area terbuka,” katanya.
Pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kemarau dengan sifat kering sering berkorelasi dengan meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot.
Karena itu, berbagai pihak diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini. Selain pengendalian karhutla, pengelolaan sumber daya air juga menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak musim kemarau.
Menurut Klaus, informasi prakiraan iklim ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat dalam menyusun langkah antisipasi.
“Informasi klimatologi ini penting dimanfaatkan agar upaya mitigasi bisa dilakukan lebih awal dan tepat sasaran,” ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/rizki fadillah/nurholis huda)
