Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mendukung kebijakan kenaikan BBM nonsubsidi.
Menurut dia, kendati agak terlambat, kebijakan tersebut dinilai sangat tepat lantaran dapat mengurangai beban APBN. Terlebih selama ini Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian.
"Kenaikkan harga BBM nonsubsidi kali ini cukup tinggi, diperkirakan tidak akan menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli secara signifikan. Alasannya, jumlah konsumen BBM nonsubsidi tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai kelas atas dengan daya beli kuat," katanya, Minggu (19/4/2026).
Ia menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tanpa menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green sangat startegis.
Pasalnya, jumlah konsumen kedua BBM itu relatif lebih besar ketimbang ketiga BBM nonsubsidi lainnya
"Kalau dinaikkan (Pertamax dan Pertamax Green), dikhawatirkan memberikan kontribusi terhadap inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat," ujarnya.
"Selain itu, kalau harga Pertamax dan Green Pertamax dinaikkan, sedangkan harga Pertalite tidak dinaikkan, akan mendorong migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, yang akan membengkakkan subsidi BBM," lanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan Pertalite dan Solar hingga akhir tahun 2026. Jaminan tersebut dinilai memberikan kepastian bagi konsumen dalam jangka panjang, sehingga dapat mencegah panic buying.
Namun, penggunaan tolok ukur waktu sangat berisiko mengecewakan konsumen, jika jaminan tersebut tidak sesuai janji. Terlebih eskalasi Timur Tengah tidak dapat diprediksi.
"Jaminan itu akan lebih efektif kalau pemerintah menggunakan tolok ukur harga minyak dunia ketimbang indikator waktu dalam memutuskan kenaikkan harga BBM Subsidi, sehingga masyarakat tidak kecewa karena PHP ( harapan palsu)," imbuhnya. (maw)
