TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Dinamika konflik global yang terus berkembang menjadi perhatian serius bagi Indonesia. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, mengingatkan pentingnya kewaspadaan nasional serta sinergi lintas sektor dalam menghadapi dampak ketidakpastian dunia.
Hal tersebut disampaikan dalam forum Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI di Akademi Militer Magelang, Minggu (19/4/2026) siang.
Dalam paparannya, Panglima TNI menyoroti sejumlah konflik internasional yang masih berlangsung, mulai dari ketegangan di kawasan Timur Tengah hingga perang antara Rusia dan Ukraina. Situasi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas global, termasuk Indonesia.
“Kondisi global saat ini menuntut kita untuk meningkatkan kewaspadaan nasional dan memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa,” tegasnya.
Panglima menekankan bahwa peran TNI tidak hanya terbatas pada menjaga kedaulatan negara, tetapi juga turut mendukung percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan DPRD.
Ia bahkan mendorong agar TNI dilibatkan secara aktif dalam pembangunan wilayah.
“Silakan TNI diajak membangun wilayah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi memperkuat pertahanan, TNI tengah merancang pembentukan sejumlah satuan baru di berbagai wilayah Indonesia. Rencana tersebut meliputi pembentukan 37 Komando Daerah Militer (Kodam), 15 Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), serta 8 Pasukan Marinir (Pasmar).
Selain itu, TNI juga menargetkan pembentukan hingga 150 batalyon baru setiap tahun secara bertahap.
Menariknya, batalyon ini tidak hanya difungsikan untuk pertahanan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat, seperti pertanian, perikanan, peternakan, konstruksi, hingga layanan kesehatan.
Panglima menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam pembangunan daerah merupakan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yang salah satunya adalah membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan.
“Jangan ada persepsi lain. Ini bagian dari tugas TNI untuk membantu Pemda dalam pembangunan,” jelasnya.
Melalui forum KPPD yang berlangsung pada 15–19 April 2026, Lemhannas RI berupaya memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis para pimpinan DPRD. Diharapkan, para legislator daerah mampu menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kepentingan nasional.
