TRIBUN-TIMUR.COM - Daya beli masyarakat terancam melemah akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Selatan menyebut sektor transportasi, perdagangan, dan industri mulai merasakan dampaknya.

Wakil Ketua Umum Kadin Sulsel, Satriya Madjid, menilai penyesuaian harga BBM nonsubsidi dapat memicu peningkatan biaya operasional di berbagai sektor usaha.

Kondisi tersebut pun dikhawatirkan akan menambah beban pelaku usaha di tengah upaya menjaga stabilitas usaha dan daya beli masyarakat.

“Kenaikan harga BBM nonsubsidi tentu berdampak pada biaya logistik dan distribusi. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka pelaku usaha akan menghadapi tekanan terhadap efisiensi usaha dan margin keuntungan,” katanya, Minggu (19/4/2026).

Satriya menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.

Khususnya usaha kecil dan menengah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap biaya transportasi.

“Peningkatan biaya operasional berpotensi mendorong penyesuaian harga barang dan jasa yang pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, Kadin Sulsel mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga iklim usaha tetap kondusif.

Beberapa langkah dinilai penting antara lain pemberian insentif pada sektor produktif, dan penguatan efisiensi rantai distribusi.

Kadin Sulsel juga memandang perlunya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha agar aktivitas ekonomi tetap berjalan secara normal.

Selain itu, Kadin Sulsel juga mengimbau pelaku usaha untuk mulai melakukan efisiensi penggunaan energi.

Juga memanfaatkan teknologi yang dapat menekan biaya operasional, sehingga dampak kenaikan harga BBM dapat diminimalkan.

“Kami berharap kebijakan yang diambil mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha, karena sektor usaha merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Ketua Umum IKA Unibos 45 itu menambahkan, Kadin berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah.

Khususnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memastikan dunia usaha tetap tumbuh di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.

Pasokan Aman

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengungkap penyebab kenaikan harga BBM non subsidi.

Penyesuaian harga disebut mengikuti mekanisme yang telah diatur pemerintah.

Di Sulawesi Selatan, harga Pertamax Turbo kini mencapai Rp19.400 per liter, naik dari sebelumnya Rp13.100 per liter.

Dexlite juga mengalami kenaikan menjadi Rp23.600 per liter dari Rp14.200 per liter.

Sementara Pertamina Dex kini berada di angka Rp23.900 per liter, dari sebelumnya Rp14.500 per liter.

Pertamina menjelaskan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite dilakukan secara berkala.

Kebijakan tersebut mengacu pada regulasi pemerintah.

Aturan dimaksud, yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Regulasi ini mengatur perubahan formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran BBM umum.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan harga BBM ditetapkan berdasarkan sejumlah komponen.

Di antaranya harga minyak dunia (MOPS/Argus), biaya distribusi, biaya penyimpanan, serta margin usaha yang wajar.

Sebagai produk nonsubsidi, harga BBM mengikuti mekanisme pasar.

Penyesuaian dapat terjadi seiring dinamika harga minyak global dan nilai tukar.

“Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi serta memastikan distribusi BBM tetap berjalan optimal di seluruh wilayah,” ujar Lilik, Minggu (19/4/2026).

Ia menegaskan, setiap penyesuaian harga dilakukan secara transparan.

Pertamina juga memastikan kebijakan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perusahaan tetap mengedepankan prinsip pelayanan kepada masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di sisi lain, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM di seluruh wilayah Sulawesi dalam kondisi aman dan mencukupi.

Distribusi energi diklaim berjalan lancar melalui optimalisasi suplai dari terminal BBM.

Penguatan build up stock juga terus dilakukan.

Penyaluran BBM disebut berlangsung secara berkelanjutan untuk menjaga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, karena Pertamina berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat,” kata Lilik.

Inflasi Mengintai

Pengamat Ekonomi Universitas Bosowa, Dr Lukman Setiawan, menyebut sektor logistik menjadi salah satu penyumbang utama tekanan inflasi.

Kenaikan harga Dexlite signifikan, menurutnya, membuat biaya angkutan barang melonjak.

Kondisi ini langsung berdampak pada distribusi, terutama bahan pokok.

“Kenaikan biaya transportasi akan langsung berdampak pada distribusi barang, terutama bahan pokok,” ujar Lukman, Minggu (19/4/2026).

Selain logistik, sektor industri, konstruksi, perikanan, dan pertanian juga ikut tertekan.

Hal ini disebabkan tingginya ketergantungan pada bahan bakar diesel.

Tekanan biaya tersebut berpotensi memicu efek berantai.

Mulai dari kenaikan biaya produksi hingga harga jual di tingkat konsumen.

“Efek domino ini yang berbahaya. Biaya angkut naik, harga bahan baku ikut naik, lalu harga jual meningkat,” jelasnya.

Lukman menilai, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kelompok paling rentan terdampak.

Keterbatasan daya tawar membuat banyak pelaku usaha sulit menaikkan harga. Akibatnya, margin keuntungan terpaksa ditekan.

Untuk meredam tekanan inflasi, pemerintah pusat dan daerah didorong memberikan insentif yang tepat sasaran.

Bantuan diharapkan menyasar sektor produktif yang terdampak langsung, seperti nelayan, angkutan umum, dan distribusi pangan.

“Bukan subsidi harga secara umum, tetapi bantuan yang spesifik, seperti bantuan tunai atau kuota BBM berbasis identitas usaha. Ini lebih efektif menjaga biaya produksi tetap terkendali,” ujarnya.

Selain itu, pengawasan distribusi bahan pokok perlu diperkuat.

Langkah ini penting untuk mencegah kelangkaan dan panic buying yang bisa memperparah inflasi.

Di sisi lain, pelaku usaha juga diminta melakukan efisiensi operasional.

Optimalisasi rute distribusi dan konsolidasi pengiriman dinilai dapat membantu menekan biaya serta menjaga stabilitas harga.

Rakyat Tertekan

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, melayangkan protes keras terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Kebijakan ini dinilai berdampak luas hingga ke masyarakat ekonomi bawah.

Ia menilai, kenaikan tersebut terjadi di tengah sulitnya akses masyarakat terhadap BBM subsidi di sejumlah daerah.

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan situasi di lapangan.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” ujar Mufti, Minggu (19/4/2026).

Di berbagai daerah, masyarakat disebut masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM subsidi.

Bahkan, tidak jarang stok habis sebelum semua kebutuhan terpenuhi.

Situasi ini memaksa masyarakat beralih ke BBM nonsubsidi.

Padahal, harga BBM nonsubsidi saat ini justru mengalami kenaikan signifikan.

“Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” tegasnya.

Mufti menilai persoalan ini tidak lagi sekadar perbedaan antara BBM subsidi dan nonsubsidi.

Ia menekankan adanya aspek keadilan bagi masyarakat.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat dan sensitivitas pemerintah di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil,” ujarnya.

Ia juga menilai kebijakan tersebut berpotensi memindahkan beban ekonomi langsung ke masyarakat.

Terutama bagi kelompok yang seharusnya berhak mendapatkan BBM subsidi.

“Ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan, maka beban langsung berpindah ke pundak rakyat,” jelasnya.

Mufti turut mempertanyakan keputusan kenaikan harga di tengah kondisi global yang mulai membaik.

Ia menilai langkah tersebut tidak tepat.

“Yang membuat heran, ketika situasi global mulai mereda, justru harga dinaikkan,” katanya.

Ia pun meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) segera memperbaiki distribusi BBM subsidi.

Khususnya di daerah yang masih mengalami kelangkaan.

Menurutnya, penting untuk memastikan masyarakat yang berhak benar-benar dapat mengakses BBM subsidi.

“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya tinggi,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta lebih responsif terhadap dinamika harga minyak dunia.

Penyesuaian harga dinilai perlu segera dilakukan jika kondisi global membaik.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan masyarakat baru bergerak,” kata Mufti.(*)