TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Di tengah kondisi Jawa Barat yang mengalami surplus produksi telur, masyarakat masih dihadapkan pada harga telur yang tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Hj. Sri Dewi Anggraini, saat melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.

Sri Dewi menilai, tingginya harga telur tidak lepas dari persoalan distribusi yang panjang serta adanya permainan di tingkat perantara.

Hal ini membuat harga di pasar tidak mencerminkan kondisi produksi yang sebenarnya melimpah.

Selain itu, ia juga menyoroti beban yang dihadapi peternak, terutama terkait tingginya harga pakan ternak.

Menurutnya, persoalan ini harus segera diintervensi oleh pemerintah agar tidak menghambat perkembangan usaha peternakan di Jawa Barat.

“Keluhan terbesar peternak saat ini adalah harga pakan yang mahal, terutama jagung. Pemerintah perlu mempercepat kebijakan subsidi pakan agar peternak bisa bertahan dan berkembang,” tegasnya.

Sri Dewi menambahkan bahwa saat ini harga anak ayam (DOC) relatif stabil, sehingga peluang peningkatan produksi sebenarnya terbuka lebar jika persoalan pakan dapat diatasi.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan telur untuk berbagai kebutuhan, mulai dari rumah tangga, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga sektor HoReKa.

Dengan perencanaan yang tepat dan distribusi yang sehat, harga telur diharapkan dapat lebih terjangkau oleh masyarakat.

Ke depan, DPRD Jawa Barat mendorong sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan industri agar tata kelola komoditas telur menjadi lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.