SURYA.co.id – Delegasi DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menyuarakan sikap tegas terhadap meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk insiden penembakan yang melibatkan prajurit TNI dalam misi perdamaian PBB.
Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-152 yang digelar di Istanbul, Turki, pada 15–19 April 2026.
Forum parlemen dunia tersebut dihadiri sekitar 150 negara dan menjadi ruang diplomasi strategis untuk membahas berbagai isu global, termasuk konflik bersenjata dan krisis kemanusiaan.
Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, memimpin langsung delegasi Indonesia dalam forum tersebut.
Dalam pidatonya, ia menekankan kekhawatiran Indonesia atas situasi yang terus memburuk di kawasan Timur Tengah akibat konflik berkepanjangan.
Ia menilai sejumlah tindakan militer yang terjadi telah memperluas dampak krisis, tidak hanya di kawasan konflik tetapi juga pada stabilitas global yang lebih luas.
Salah satu isu yang paling mendapat perhatian DPR RI adalah insiden penembakan terhadap prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).
Syahrul Aidi Maazat menegaskan sikap Indonesia di hadapan forum internasional dengan menyampaikan langsung peristiwa tersebut.
“Di hadapan perwakilan 150 negara, kami dari BKSAP DPR RI menyampaikan sikap atas tindakan Israel di Timur Tengah. Salah satu yang paling kami soroti adalah insiden penembakan terhadap tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Tindakan ini sudah di luar batas karena menyasar pasukan perdamaian,” kata Syahrul Aidi dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026), dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Ia menambahkan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi.
Selain insiden di Lebanon, DPR RI juga menyoroti kondisi di Jalur Gaza yang terus mengalami eskalasi konflik.
Serangan yang berlangsung dinilai telah memperburuk krisis kemanusiaan, dengan meningkatnya korban sipil serta rusaknya infrastruktur vital.
DPR RI juga mengkritik sejumlah kebijakan Israel yang dinilai memperbesar potensi kekerasan, termasuk langkah-langkah yang dianggap memperluas akses senjata di kalangan sipil serta regulasi yang berimplikasi pada perlakuan terhadap warga dan tahanan Palestina.
Syahrul Aidi menegaskan pandangan kerasnya dalam forum tersebut.
“Israel telah merusak tatanan geopolitik, ekonomi, hingga mengganggu perdamaian dunia. Kami meminta seluruh negara untuk bersatu dan menekan Israel agar tidak membuka potensi konflik yang lebih luas, bahkan hingga memicu perang dunia,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, DPR RI juga menekankan pentingnya peran parlemen dunia dalam memperkuat jalur diplomasi untuk menyelesaikan konflik secara damai.
Syahrul Aidi mengajak seluruh delegasi negara untuk memperkuat kerja sama internasional serta mengambil langkah nyata terhadap pelanggaran hukum internasional yang terjadi di berbagai wilayah konflik.
Menurut DPR RI, parlemen memiliki posisi strategis untuk mendorong tekanan politik dan diplomatik agar penyelesaian konflik dapat dilakukan tanpa memperburuk kondisi kemanusiaan.
Keikutsertaan DPR RI dalam IPU ke-152 menjadi bagian dari upaya diplomasi parlemen Indonesia dalam memperjuangkan agenda perdamaian global.
Selain menyuarakan sikap terhadap konflik di Timur Tengah, forum ini juga dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama antarparlemen dalam menghadapi tantangan global seperti krisis kemanusiaan, konflik bersenjata, hingga isu pembangunan berkelanjutan.
Pernyataan DPR RI di forum IPU menunjukkan konsistensi diplomasi Indonesia yang menempatkan isu kemanusiaan sebagai prioritas utama.
Sorotan terhadap insiden UNIFIL menegaskan posisi Indonesia sebagai negara kontributor pasukan perdamaian yang memiliki kepentingan langsung terhadap keselamatan personel di lapangan.
Di sisi lain, penyampaian sikap keras di forum global seperti IPU juga dapat dibaca sebagai upaya memperkuat posisi diplomasi Indonesia di tengah meningkatnya polarisasi geopolitik global.
Namun, efektivitas pernyataan semacam ini tetap bergantung pada tindak lanjut kolektif negara-negara anggota IPU dalam bentuk tekanan diplomatik yang konkret.
Syahrul Aidi Maazat lahir 21 September 1977.
Ia adalah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019—2024 dari daerah pemilihan Riau II yang meliputi Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, dan Pelalawan.
Sebelumnya Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar periode 2009-2019.
Riwayat Pendidikan:
Riwayat Pekerjaan:
Riwayat Organisasi:
