TRIBUNTRENDS.COM - Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung (Jamintel Kejagung) Reda Manthovani menyampaikan bahwa jajaran intelijen kini aktif memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengawasan ini dilakukan hingga ke tingkat daerah melalui peran kepala seksi intelijen di berbagai wilayah.
"Ada pengembangan-pengembangan, di mana ada produk dari pemerintah yaitu produk MBG. Nah, kami juga membuat sistem, di mana kami berikan hotline atau link kepada para penerima manfaat, yaitu kepala sekolah, guru, terus murid-murid ya, agar mereka melaporkan langsung produk dari MBG tersebut,"
Untuk memperkuat pengawasan, Kejaksaan juga menyediakan saluran pelaporan khusus yang bisa diakses secara langsung oleh penerima manfaat.
Seluruh aduan masyarakat nantinya akan dihimpun melalui aplikasi Jaga Desa agar lebih terstruktur dan mudah ditindaklanjuti.
Reda menegaskan bahwa sekolah dapat melaporkan berbagai kondisi, termasuk jika makanan yang diterima tidak layak atau tidak sesuai dengan harga Rp 10.000.
Baca juga: Imbas MBG, Guru Mengeluh Tunjangan Dipotong hingga Beban Kerja Meningkat, ICW Buka Posko Pengaduan
"Mereka akan bikin laporan, termasuk kalau memang masakannya enak, juga dilaporkan juga, sehingga pelaporan itu link kepada Kejaksaan," jelasnya.
Selain keluhan, laporan positif juga diharapkan masuk sebagai bentuk evaluasi kualitas program di lapangan.
Untuk memastikan validitas laporan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut dilibatkan dalam proses pengecekan di wilayah masing-masing.
Dengan sistem ini, pengawasan MBG diharapkan lebih transparan karena terhubung langsung antara penerima manfaat, desa, hingga Kejaksaan.
Lalu, Reda juga meminta agar MBG yang tidak layak itu difoto dan divideo demi memperkuat laporan.
Jika terbukti benar, maka intel jaksa akan melaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu ditindak.
"Kalau memang basi, sudah bilang basi. Wah ini kurang dari Rp 10.000 kira-kira cuma nasi sama kentang doang. Wah, foto. Ya sudah kasih kita laporin ke BGN tuh kasih sanksi. Atau kalau BGN mau mempidanakan silakan. Kalau kami kan sebagai pihak intelijen men-support informasi. Sanksinya bisa mungkin teguran. Kalau itu bisa juga ini di-suspend itu, suspend," imbuhnya.
Di balik sebuah kebijakan besar yang kini mulai dijalankan, tersimpan jejak panjang pemikiran yang tidak banyak diketahui publik.
Jauh sebelum wacana itu menjadi program nasional, bahkan sebelum panggung politik terbentuk, gagasan tersebut ternyata sudah hidup dalam kegelisahan lama tentang masa depan generasi bangsa.
Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap bahwa ide program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya bukanlah konsep baru.
Baca juga: Trauma Kasus Keracunan, Sekolah di Jogja Rutin Pantau Pembuatan MBG: Kami Cek hingga Proses Steam
Menurutnya, Prabowo Subianto telah memikirkan program tersebut sejak tahun 2006 masa ketika dirinya bahkan belum masuk dalam arena politik secara formal.
Hashim menjelaskan, gagasan itu lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi anak-anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi atau stunting.
“Stunting ini adalah yang menyebabkan Prabowo Subianto pada tahun 2006 mencetuskan ide untuk program MBG ini. Ini 2006, berarti 19 tahun lalu, 20 tahun lalu,” ujarnya dalam sebuah acara di Jakarta.
Pada masa itu, situasi politik bahkan belum menjadi fokus. Partai Gerindra belum berdiri, dan rencana pembentukan partai pun belum terpikirkan.
Namun, menurut Hashim, kepedulian terhadap ancaman jangka panjang sudah muncul jauh lebih dulu.
“Namun waktu itu Pak Prabowo sudah melihat bahwa stunting merupakan suatu ancaman bagi masa depan bangsa kita,” ucap dia.
Data yang beredar saat itu memperkuat kekhawatiran tersebut. Sekitar 30 persen anak Indonesia mengalami stunting sebuah kondisi yang tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Baca juga: Jawaban BGN Soal Aliran Dana Rp 1 Triliun MBG: Bukan Buat Elite, Ini Buat Rakyat yang Ekonomi Sulit
“Dan sekarang Pak Jaksa Agung, ini sekarang sudah 20 tahun, 20 tahun dari 2006 sekarang jangan-jangan 30 persen dari para pekerja kita, di desa atau di pabrik atau di kota besar menderita stunting.
Coba, dengan IQ rata-rata yang saya dengar 72. Orang-orang yang stunting mereka IQ-nya rata-rata 72 dari manusia yang biasa 100,” kata Hashim.
Meski kini program MBG telah mulai dijalankan, Hashim tidak menampik bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.
Ia menilai hal tersebut sebagai konsekuensi wajar dari sebuah program besar yang langsung menyasar jutaan penerima.
“Kita lihat memang ada kelemahan-kelemahan, misalnya keracunan, ada timbulnya belatung-belatung dan sebagainya. Tapi saya kira ini suatu hal yang cukup wajar,” ujarnya.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa perjalanan program ini masih panjang.
Namun di balik segala kekurangan yang ada, tersimpan satu fakta penting: gagasan tersebut bukan keputusan instan, melainkan buah dari kekhawatiran yang telah tumbuh selama hampir dua dekade.
(TribunTrends/Kompas/Kompas)
