TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Dua partai politik (parpol) di Sulawesi Selatan dipastikan menggelar pergantian ketua pada April 2026 ini.
Keduanya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Musyawarah Cabang (Muscab) PKB di tingkat kabupaten/kota saat ini tengah berlangsung di sejumlah daerah.
Agenda tersebut menjadi bagian dari konsolidasi dan penataan struktur partai di tingkat bawah.
Setelah PKB, PPP kini mulai ancang-ancang menggelar Muscab pada akhir April.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulsel pun tancap gas menyiapkan proses pergantian kepengurusan.
Langkah ini sekaligus menjadi strategi awal kedua partai dalam memperkuat mesin politik menuju Pemilu 2029.
DPW PPP Sulsel memastikan Muscab akan digelar di 22 kabupaten/kota pada 25 hingga 27 April 2026.
Agenda ini menjadi langkah strategis untuk mencari dan menyiapkan figur-figur ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang dinilai mampu memperkuat struktur partai di daerah.
Ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi, menjelaskan Muscab kabupaten/kota kali ini menggunakan mekanisme hybrid.
Seluruh tahapan musyawarah menggabungkan sistem daring dan luring secara bersamaan.
“Pelaksanaan Muscab ini dalam rangka mencari kepengurusan baru. Output-nya adalah formatur yang nantinya menyusun struktur kepengurusan di masing-masing DPC,” ujar Ilham Ari ketika ditemui di Markas PPP Sulsel, Jl Sungai Saddang Lama, Makassar, Senin (20/4/2026).
Mantan kontestan Pilwali Makassar itu menambahkan, pembukaan musyawarah akan dilakukan serentak melalui Zoom dan direncanakan dihadiri langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.
Bahkan, Ketua Umum DPP PPP Mardiono dijadwalkan membuka kegiatan tersebut secara virtual.
Meski dibuka secara bersamaan, pelaksanaan Muscab tidak dilakukan dalam satu lokasi.
Seluruh proses sidang pleno dilaksanakan di masing-masing daerah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
DPW PPP kemudian akan hadir langsung pada pleno akhir untuk menetapkan hasil berdasarkan rekomendasi formatur.
Ilham menegaskan, Muscab kali ini tidak digelar di seluruh 24 kabupaten/kota.
Dua daerah, yakni Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, tidak mengikuti mekanisme Muscab.
Kepengurusan di kedua wilayah tersebut akan ditetapkan melalui penunjukan langsung oleh DPW PPP Sulsel.
Langkah ini diambil karena PPP belum pernah meraih kursi parlemen di Toraja dan dinilai masih minim figur yang mumpuni.
“Untuk 22 kabupaten/kota kita buka serentak. Sementara dua daerah lainnya akan dilakukan penunjukan,” jelasnya.
Dalam mekanismenya, setiap DPC akan mengusulkan tiga nama kandidat yang terdiri dari satu unsur DPC dan dua dari tingkat PAC.
Selanjutnya, komposisi formatur akan dilengkapi oleh satu perwakilan DPW dan satu dari DPP, sehingga total terdapat lima orang formatur di setiap daerah.
Pemilihan tiga kandidat dari unsur daerah dilakukan melalui musyawarah mufakat, bukan melalui pendaftaran terbuka.
Sementara dua anggota formatur lainnya ditunjuk langsung DPW dan DPP.
Kelima formatur inilah yang nantinya bertugas menyusun struktur kepengurusan lengkap, termasuk menentukan posisi strategis seperti ketua dan sekretaris DPC.
Untuk posisi-posisi krusial tersebut, PPP juga akan menerapkan mekanisme fit and proper test, khususnya di daerah yang dinilai perlu evaluasi.
Evaluasi ini difokuskan pada wilayah yang mengalami penurunan perolehan kursi maupun suara pada Pemilu 2024.
Sebaliknya, daerah yang berhasil mempertahankan atau meningkatkan kursi legislatif seperti Gowa, Bantaeng, Bone, dan Takalar tidak menjadi prioritas evaluasi.
“Yang pasti dievaluasi adalah daerah yang turun kursi dan suara. Itu yang akan kita perbaiki ke depan,” tegas Ilham.
Melalui Muscab ini, Ilham berharap dapat melahirkan kepemimpinan baru yang solid dan mampu mengakselerasi kekuatan partai di tingkat akar rumput.
Langkah ini menjadi fondasi awal bagi PPP Sulsel dalam menatap Pemilu 2029.
Targetnya adalah peningkatan perolehan kursi sekaligus penguatan basis elektoral di seluruh wilayah. (*)