TRIBUNBANTEN.COM - Simak jadwal pencairan gaji ke-13 ASN/Polri-TNI Tahun 2026 berikut besarannya.
Gaji ke-13 merupakan program rutin pemerintah yang diberikan setiap pertengahan tahun untuk membantu kebutuhan aparatur negara.
Secara umum, besaran gaji ke-13 setara dengan satu kali penghasilan bulanan yang mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.
Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) akan mulai dicairkan paling cepat pada Juni 2026.
Hal itu berdasarkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut pencairan gaji ke-13 mengacu pada regulasi terbaru yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk ASN seperti PNS, PPPK, TNI, dan Polri, gaji ke-13 diberikan penuh sesuai komponen penghasilan masing-masing.
Baca juga: Dinsos Akui Terkendala DTSEN, Bantuan Bedah Rumah Nenek Saniah Korban Rumah Roboh di Lebak Tertunda
Penerima gaji ke-13 meliputi:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pencairan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.
Jika aparatur sipil negara (ASN) menerima gaji ke-13 setara satu kali penghasilan, maka bagi pegawai non-ASN di instansi pemerintah diberlakukan batas maksimal.
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, yang juga memuat lampiran mengenai besaran paling banyak tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, serta pegawai non-pegawai ASN di lembaga pemerintah, termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri.
Pemerintah menanggung PPh Pasal 21 bagi pekerja bergaji hingga Rp 10 juta per bulan sepanjang 2026. Insentif ini berlaku untuk pegawai di lima sektor usaha tertentu dengan sejumlah syarat.
"Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026," tulis beleid tersebut dikutip pada Minggu (19/4/2026).
Khusus PPPK, terdapat ketentuan tambahan:
Untuk pegawai non-ASN di lembaga pemerintah, besaran gaji ke-13 dibatasi sesuai ketentuan dalam lampiran aturan.
Contohnya:
Pimpinan lembaga: sekitar Rp31,4 juta
Wakil pimpinan: Rp29,6 juta
Anggota/sekretaris: Rp28,1 juta
Eselon I: Rp24,8 juta
Eselon II: Rp19,5 juta
Eselon III: Rp13,8 juta
Eselon IV: Rp10,6 juta
SD–SMP: Rp4,2 juta – Rp5 juta
D-II/D-III: Rp5,4 juta – Rp6,5 juta
D-IV/S1: Rp6,5 juta – Rp7,8 juta
S2/S3: Rp7,7 juta – Rp9 juta
Gaji ke-13 sendiri dijadwalkan mulai cair paling cepat pada Juni 2026.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong konsumsi domestik pada pertengahan tahun, sekaligus memastikan belanja negara tetap terjaga.
Baca juga: Kasus Viral Anak SD di Cibeber Lebak Diduga Dianiaya Ibu Tiri Diselesaikan Secara Kekeluargaan
Gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026 dihadapkan dengan isu efisiensi pemerintah.
Sebab di tengah gejolak perang Timur Tengah, Pemerintah sudah menginstruksikan efisiensi energi di semua wilayah, tidak menutup kemungkinan ini merembet ke efisiensi anggaran.
Sehingga muncul isu pemotongan gaji pejabat negara, namun sementara ini belum ada keputusan dari pemerintah.
Dilansir dari Kompas.tv, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, hingga kini skema pencairan gaji ke-13 masih dalam tahap pembahasan.
Ia meminta publik, khususnya ASN, untuk menunggu hasil kajian yang sedang berjalan.
“Masih dipelajari [efisiensi gaji ke-13 ASN]. Nanti ditunggu,” kata Purbaya di Jakarta, pada Selasa (7/4/2026) lalu.
Pernyataan ini muncul di tengah ramainya spekulasi soal kemungkinan penyesuaian hingga pemangkasan belanja pegawai.
Isu tersebut sempat memicu kekhawatiran, terutama karena gaji ke-13 selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan tahunan ASN.
