Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-46 Tahun Akademik 2025/2026 di UIN Datokarama Palu, Senin (20/4/2026).

Dalam orasi bertajuk Transformasi Tata Kelola: Mempercepat Pengentasan Kemiskinan Menuju Indonesia Emas 2045, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Menurutnya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, lingkungan sosial, hingga risiko kemiskinan antar-generasi.

“Apakah Indonesia bisa mencapai Indonesia Emas 2045 jika sebagian rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan? Ini pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama,” ujarnya di hadapan wisudawan dan sivitas akademika.

Ia menjelaskan, berbagai program bantuan sosial selama ini dinilai masih cenderung menyentuh gejala, belum sepenuhnya menyasar akar persoalan.

Baca juga: Anwar Hafid Ungkap Paradoks Sulteng, Kaya SDA Tapi Masih Tinggi Kemiskinan

Karena itu, pemerintah mendorong transformasi tata kelola yang berbasis data, terintegrasi, dan kolaboratif.

Saifullah Yusuf memaparkan tiga pilar utama dalam transformasi tersebut.

Pertama, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar kebijakan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.

Kedua, integrasi program dari hulu hingga hilir melalui pendekatan life cycle social protection, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga peningkatan akses pendidikan.

Ketiga, penguatan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan perguruan tinggi.

“Dalam paradigma collaborative governance, negara tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus menjadi bagian dari solusi,” jelasnya.

Baca juga: Satpol PP Morowali Turun ke Sekolah Awasi Peredaran Miras dan Narkoba

Ia juga menekankan peran strategis perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan, inovasi, dan kritik kebijakan, serta mendorong para lulusan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

“Jika kemiskinan adalah rantai, maka pendidikan adalah kunci. Hari ini saudara-saudara telah memegang kunci itu,” katanya.

Selain itu, Saifullah Yusuf menyoroti pentingnya pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat sebagai instrumen mobilitas sosial bagi keluarga kurang mampu.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UIN Datokarama Palu.

Kerja sama ini bertujuan memperkuat penanganan kelompok rentan, termasuk eks narapidana terorisme (napiter), melalui pendekatan pemberdayaan dan pendampingan berbasis kebutuhan.

“Penanganan kelompok rentan harus komprehensif. Selain pemberdayaan ekonomi, juga penting dilakukan proses destigmatisasi agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut juga akan diwujudkan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) terintegrasi atau berkelanjutan, di mana mahasiswa akan melakukan pendampingan di desa hingga tercapai kemandirian masyarakat.

Baca juga: PDIP Ogah Tanggapi Pengakuan JK yang Sebut Berjasa Besarkan Nama Jokowi: Sudah Tutup Buku

Sementara itu, Rektor UIN Datokarama Palu, Lukman S. Thahir, menyambut baik kerja sama tersebut.

Ia mengatakan, pihak kampus siap berkolaborasi dalam pendampingan eks napiter di Sulawesi Tengah melalui program sosial, pemberdayaan, dan edukasi.

“Kita akan melaksanakan pendampingan. Ada kurang lebih seratusan eks napiter di Sulawesi Tengah yang menjadi perhatian bersama,” kata Lukman. (*)