TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua legislator Kota Makassar menyoroti isu LGBT dalam Rapat Paripurna Pengumuman Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025/2025 dengan agenda Penyampaian Hasil Reses Kedua DPRD Kota Makassar. 

Agenda berlangsung di Ruang Sipakatau Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Senin (20/4/2026). 

Kedua legislator tersebut ialah Muchlis Misbah dari Fraksi Hanura dan Andi Hadi Ibrahim Baso, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Keduannya menyampaikan kekhawatiran terkait fenomena tersebut yang dinilai semakin meningkat.

Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misba, menyebut hasil monitoring bersama Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DPPA) menunjukkan adanya tren peningkatan hubungan sesama jenis.

Ia menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota.

“ini perlu dicermati, terutama karena menyangkut kehidupan sosial masyarakat," tegas Muchlis Misbah. 

Menurutnya, persoalan tersebut menyentuh aspek sosial dan perlindungan generasi muda.

Muchlis juga mengaitkan fenomena tersebut dengan kondisi moral masyarakat. 

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan situasi yang dianggapnya memprihatinkan.

Ia menyebut praktik hubungan sesama jenis terjadi di sejumlah tempat, termasuk kafe-kafe. 

Karena itu, ia mendorong Satpol PP untuk melakukan pengawasan.

"Harapan saya, Satpol PP harus turun, periksa itu kafe-kafe. Kita tidak ada pembelaan di sini kalau memang itu tempat LGBT,” tegasnya.

Menurutnya, jika ada tempat yang terbukti menjadi lokasi aktivitas tersebut, maka perlu dilakukan tindakan tegas. 

Muchlis menegaskan, tidak ada ruang pembelaan jika pelanggaran ditemukan.

Selain itu, Muchlis juga mengaitkan isu LGBT dengan peningkatan kasus HIV. 

Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa hal tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat.

Ia bahkan menyebut kondisi ini sudah mulai masuk ke lingkungan sekolah. 

Hal ini dinilai semakin mengkhawatirkan bagi masa depan anak-anak.

Karena itu, ia meminta adanya langkah konkret dari pemerintah. 

Ia juga mengajak aparat seperti kepolisian dan TNI untuk ikut terlibat.

“Mari kita bersama-sama bagaimana LGBT kita bisa tekan di Kota Makassar,” tut

Sementara itu, legislator lainnya, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengungkap, wacana pembentukan Perda terkait LGBT pernah dibahas sebelumnya. 

Ia mengaku pernah menyampaikan langsung hal itu kepada wali kota.

Namun, menurutnya, rencana tersebut memicu pro dan kontra di masyarakat. 

"Pro dan kontra tentang Perda itu begitu luar biasa,” keluhanya.

Meski demikian, ia menilai hal itu merupakan tantangan bagi pemerintah daerah.

Ia juga menyinggung sebuah kegiatan yang sempat direncanakan di salah satu pusat perbelanjaan. 

Kegiatan tersebut akhirnya tidak mendapat izin dan dipindahkan lokasi.

Andi Ibrahim menyebut pemerintah dan aparat keamanan saat itu mengambil langkah untuk menjaga situasi tetap kondusif. 

Ia mengapresiasi keputusan tersebut.

Lebih lanjut, ia membandingkan dengan daerah lain seperti Bogor yang disebutnya telah memiliki regulasi serupa. 

Ia mempertanyakan mengapa Makassar belum bisa melakukan hal yang sama.

Ia juga menyoroti data kesehatan, khususnya angka HIV di Makassar. Menurutnya, hal tersebut perlu dibuka secara transparan untuk menjadi dasar kebijakan.

Dalam pandangannya, peningkatan kasus HIV tidak lepas dari perilaku seksual berisiko. Ia mengaitkannya dengan fenomena hubungan sesama jenis.

Selain itu, Andi Hadi juga menyinggung aspek budaya dan kearifan lokal. 

Ia menilai nilai-nilai masyarakat Bugis-Makassar perlu dijaga dalam menghadapi perubahan sosial. (*)