TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) tingkat kabupaten sebagai tahapan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027 di Aula Lantai 1 Kantor BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara pada Senin (20/4/2026).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menyampaikan bahwa Musrenbang kali ini difokuskan pada penyatuan seluruh usulan pembangunan yang telah dihimpun secara berjenjang.
Mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
“Ya, hari ini kita melaksanakan musyawarah pembangunan daerah Musrembang dengan fokus pada rencana kerja perangkat daerah RKPD tahun 2027. Di mana hari ini tahapannya adalah mengelaborasi dan menyatukan semua usulan-usulan mulai dari Musrembang tingkat desa dan kelurahan, habis itu Musrembang tingkat kecamatan, dan hari ini kita melakukan Musrembang tingkat kabupaten,” ujarnya.
Baca juga: Musrenbang 2027, Anggota DPRD Balikpapan Japar Sidik Usul Perbaikan Jalan di Kelurahan Batu Ampar
Ia menegaskan, melalui forum tersebut pemerintah daerah ingin memastikan pembangunan di Kukar semakin terarah dengan melihat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan kondisi di lapangan.
“Harapan kita dengan pelaksanaan Musrembang ini, pembangunan-pembangunan di Kutai Kartanegara itu bisa lebih kita tajamkan lagi, melihat korelasi dan kesesuaian RPJMD yang sudah kita susun sebelumnya dengan realitas yang terjadi di lapangan. Maka dua hal ini akan coba kita satukan di dalam forum Musrembang ini,” bebernya.
Menurutnya, hasil Musrenbang akan dituangkan dalam dokumen RKPD 2027 yang selanjutnya menjadi dasar pembahasan bersama DPRD dalam rangka pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Nanti outputnya akan tertuang ke dalam dokumen rencana kerja perangkat daerah RKPD di tahun 2027. Nah setelah RKPD jadi, baru ini kita bawa ke DPRD untuk dilakukan paripurna untuk pengesahan KUA PPAS tahun 2027,” katanya.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah juga memaparkan kerangka kebijakan pembangunan yang akan dijalankan pada tahun 2027 dan mendapat respons positif dari para peserta.
