TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Narasi tentang Purwokerto sebagai kota "slow living" yang murah dan nyaman mulai dipertanyakan.

Di balik citra santai itu, realitas yang dihadapi pekerja lokal justru menunjukkan tekanan ekonomi yang kian terasa.

Biaya hidup merangkak naik, sementara upah masih tertahan di angka yang sama.

Seorang pekerja lokal di Purwokerto, Hening Prihatini menggambarkan kondisi tersebut secara lugas.

Menurutnya, biaya hidup di kota ini tidak lagi bisa disebut murah, apabila dibandingkan dengan pendapatan masyarakatnya.

Pada tahun 2025, rata-rata Upah Minimum Regional (UMR) di kawasan yang kerap disebut sebagai wilayah "slow living" ini masih berada di kisaran Rp2 jutaan.

Rinciannya, Kabupaten Cilacap sebesar Rp2.773.184, Kabupaten Banyumas Rp2.474.598, Kabupaten Purbalingga Rp2.474.721, dan Kabupaten Banjarnegara Rp2.327.813.

Cilacap menjadi yang tertinggi di wilayah ini, didorong oleh basis industri besar seperti migas dan manufaktur. Sebaliknya, Banjarnegara tercatat sebagai yang terendah di Jawa Tengah pada 2026.

Sementara Banyumas dan Purbalingga memiliki selisih tipis, hanya sekitar Rp100 ribu.

Apabila dibandingkan dengan kota-kota industri seperti Jakarta, Bekasi, atau Karawang, kesenjangan tersebut terlihat mencolok.

Di wilayah tersebut, UMR telah menembus angka Rp5 juta lebih dari dua kali lipat kawasan Banyumas dan sekitarnya. Namun persoalan tidak berhenti di angka upah.

Hening menuturkan, harga makanan di Purwokerto kini mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Menu sederhana seperti nasi ayam atau nasi rames yang dulu bisa didapat dengan Rp10 ribu, kini rata-rata dijual Rp15 ribu.

"Kalau dulu Rp10 ribu sudah dapat ayam, sekarang rata-rata Rp15 ribu. Nasi rames, nasi goreng, itu rata-rata Rp15 ribu, Itu yang warung-warung biasa ya," ujarnya kepada TribunJateng.com, Senin (20/4). 

Bahkan di level pedagang kaki lima (PKL), harga juga ikut naik.

"PKL-an sekarang Rp15 ribu, rata-rata itu Rp12 ribu, itu pun sangat jarang," tambahnya.

Fenomena ini, menurut Hening, berbeda dengan kota seperti Yogyakarta yang masih memiliki variasi harga antar kawasan. Menurutnya di Purwokerto, harga cenderung merata.

"Kalau di Jogja itu kita bisa nyari, ini kawasan mahal, masih ada yang lebih murah. Tapi di sini kayaknya rata," katanya.

Ia menduga salah satu penyebabnya adalah karakter kota yang dipenuhi pendatang, terutama mahasiswa, yang tersebar di berbagai titik.

"Karena universitasnya menyebar, jadi hampir semua wilayah ikut terdorong naik. Pasarnya bisa jadi lebih mengakomodasi pendatang," jelasnya.

Dalam keseharian, kebutuhan minimum pun tidak bisa dibilang ringan.

Ia memperkirakan pengeluaran harian paling hemat berada di angka Rp50 ribu. 

Sementara untuk nongkrong di kafe, biaya yang harus dikeluarkan juga tidak kecil. Rata-rata Rp20 ribu sampai Rp50 ribu ke atas.

Hal ini semakin memperkuat kesan biaya hidup di Purwokerto kini mendekati kota besar. 

Bahkan, menurutnya, apabila dibandingkan dengan Surabaya, harga makanan di Purwokerto tidak jauh berbeda.

"Di Surabaya, UMR dua kali lebih besar, tapi biaya hidupnya sama dengan di Purwokerto. Nasi goreng masih Rp15 ribu," katanya.

Artinya, dengan upah yang jauh lebih rendah, daya beli masyarakat di Purwokerto justru lebih tertekan.

Pandangan serupa disampaikan Rizky (28), pekerja di sebuah perusahaan lokal di Purwokerto.

Ia tertawa mendengar anggapan hidup di kota ini santai dan murah. 

Rizky adalah representasi anak muda kabupaten yang dianggap berada di kehidupan sederhana di daerah.

"Gaji UMR di sini itu cuma cukup buat bertahan hidup, bukan menikmati hidup, apalagi gaya slow living-slow living-an," ujarnya.

Ia menjelaskan, banyak komponen kebutuhan pokok di Purwokerto yang harganya mengikuti standar nasional. Contohnya, harga BBM seperti Pertalite, yang dianggapnya sama dengan di Jakarta. Begitu juga dengan minyak goreng, beras, dan telur yang juga sama. 

Menurutnya, konsep "slow living" justru menjadi keistimewaan bagi kalangan tertentu.

Rizky mengatakan, mungkin hanya berlaku bagi kalangan tertentu seperti pensiunan atau pengusaha dari kota besar yang datang dengan modal finansial kuat.

"Bagi pendatang ya dianggap kota slow living. Bagi warga lokal saya kira tidak slow, pendapatan hanya sekedar cukup," katanya. 

Ia menganggap pendatang itulah yang punya uang untuk bayar semua tagihan.

Sementara bagi pekerja lokal, realitasnya jauh dari itu. Menurutnya harga kopi di kafe-kafe estetik kini sudah mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu. 

"Kalau UMR cuma Rp2,4 juta, nongkrong dua kali seminggu itu sudah mewah banget," katanya.

Ia pun menyimpulkan, gaya hidup slow living di Purwokerto lebih banyak dinikmati oleh pendatang berdaya beli tinggi.

"Slow living itu cuma buat orang Jakarta yang pindah ke sini bawa tabungan miliaran. Buat kami? Kami harus kerja keras, kadang double job, cuma buat dianggap hidup layak," selorohnya. 

Sementara itu, dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas, Wahyu Dewanto, menjelaskan UMR Banyumas naik Rp136.188 dibandingkan tahun sebelumnya.

"Besaran UMK Banyumas tahun 2026 sebesar Rp2.474.598,99 dan berlaku sejak 1 Januari 2026," ujar Wahyu.

Ia menambahkan, penetapan ini merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Dalam perhitungannya, digunakan sejumlah variabel seperti inflasi Jawa Tengah sebesar 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi Banyumas 5,29 persen, serta nilai alfa 0,6. Namun, kenaikan tersebut dinilai belum mampu mengimbangi laju biaya hidup yang terus meningkat. (Permata Putra Sejati)