TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Menjelang aksi unjuk rasa besar bertajuk Aksi 214 yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Selasa, 21 April 2026, aparat gabungan menggelar apel kesiapan di Lapangan GOR Segiri, Samarinda, Senin (20/4) sore.
Sebanyak 2.263 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap aman dan tertib.
Apel yang dimulai pukul 16.00 WITA itu dipimpin Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro bersama Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono.
Ribuan personel yang diterjunkan terdiri dari 1.599 anggota Polri, 70 prajurit TNI, serta 594 personel gabungan dari instansi terkait seperti Dishub, Damkar, dan Satpol PP.
Baca juga: Demo 21 April di Samarinda, Mahasiswa Tuntut DPRD Kaltim Gulirkan Hak Angket dan Interpelasi
Kapolda Kaltim menegaskan, pengamanan akan difokuskan pada dua titik utama, yakni Gedung DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
“Kami memastikan pengamanan dilakukan secara humanis. Jumlah personel yang dikerahkan sudah proporsional dengan estimasi massa. Tidak berlebihan, tetapi tetap waspada,” ujarnya.
Ia juga menanggapi pemasangan kawat berduri di sejumlah titik strategis.
Menurutnya, langkah tersebut murni sebagai antisipasi untuk mencegah potensi gangguan keamanan, bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat.
Terkait penggunaan gas air mata, Kapolda menegaskan hal itu merupakan opsi terakhir sesuai eskalasi di lapangan.
“Kalau diperlukan akan digunakan, tapi jika tidak, tentu tidak akan kami pakai,” tegasnya.
Sementara itu, Satuan Brimob Polda Kaltim turut memperkuat pengamanan dengan menerjunkan enam SSK PHH, dua tim escape, serta satu SST tim drone dan anti-drone, lengkap dengan dukungan kendaraan taktis.
Sebanyak tiga SSK pasukan Brimob bahkan telah lebih dulu diberangkatkan dari Balikpapan ke
Samarinda untuk mengamankan titik-titik vital.
Baca juga: Persiapan Demo 21 April di Samarinda, Kawat Berduri Melingkari Gedung DPRD Kaltim, Polisi Bersiaga
Komandan Satuan Brimob Polda Kaltim, Kombes Pol Andy Rifai, menekankan pentingnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
“Kami hadir untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi agar berjalan aman dan tertib. Personel diminta tetap humanis namun tegas sesuai SOP,” ujarnya.
Pengamanan juga diperkuat dengan teknologi, termasuk penggunaan sistem anti-drone untuk memastikan ruang udara tetap steril dari potensi gangguan.
Di sisi lain, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono memastikan kesiapan penuh jajarannya dalam membantu pengamanan.
Sebanyak 70 personel TNI disiapkan untuk terlibat langsung, sementara satuan lain seperti Korem, Kodim, Batalyon 611, dan Zipur dalam kondisi siaga.
“Kami siap membantu Polri. Prajurit akan ditempatkan di titik luar untuk memastikan situasi tetap
kondusif,” ujarnya.
Menjelang aksi, suasana di sekitar Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada terpantau masih normal.
Aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa, bahkan sejumlah warga terlihat berolahraga di kawasan tersebut.
Namun, pemandangan berbeda tampak pada area kantor gubernur.
Kawat berduri dipasang mengelilingi kawasan, bahkan hingga lima lapis, dengan tambahan rangka besi yang meninggikan pagar.
Sejumlah warga yang melintas tampak memperhatikan pemasangan tersebut.
Ada yang mengabadikan momen, bahkan berseloroh melihat barikade yang tidak biasa itu.
Baca juga: PusHAM-MT Unmul Kritik Pemasangan Kawat Berduri di Kantor Gubernur Kaltim Jelang Demo 21 April
Hatta, warga Samarinda Ilir, berharap pemerintah tetap membuka ruang dialog.
“Kalau sampai demo berarti ada aspirasi yang belum tersampaikan. Harapannya tetap damai,” ujarnya.
Sementara Novia, warga lainnya, menilai pemerintah seharusnya menemui massa aksi secara langsung.
“Harusnya gubernur bisa komunikasi baik-baik supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Dari pihak massa, Jenderal Lapangan aksi, Kamarul Azwan, menilai pemasangan kawat berduri sebagai langkah berlebihan.
“Rakyat itu tuan rumah di daerahnya sendiri. Tidak perlu sampai dipagar seperti ini,” ujarnya.
Ia memastikan aksi akan berlangsung damai selama tuntutan mereka direspons.
Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Kaltim diperkirakan akan turun ke jalan.
Baca juga: Sehari Jelang Aksi 21 April di Kantor Gubernur Kaltim, Warga Berharap Demo Berjalan Damai
Massa dijadwalkan bergerak dari Gedung DPRD Kaltim untuk mendorong hak angket terhadap kebijakan pemerintah daerah, sebelum kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur.
Meski demikian, Kamarul menegaskan fokus utama aksi berada di DPRD.
Aksi 214 sendiri membawa tiga tuntutan utama, yakni audit kebijakan anggaran Pemprov Kaltim,
pemberantasan praktik KKN, serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD.
Kapolda Kaltim pun mengimbau semua pihak menjaga kondusivitas.
“Semua harus bertanggung jawab agar unjuk rasa berjalan baik dan Kalimantan Timur tetap damai serta tertib,” tutupnya.
Menjelang aksi demonstrasi besar yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026, Gubernur
Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal tanpa gangguan.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap aksi yang diproyeksikan melibatkan ribuan massa, Rudy menegaskan dirinya bersama seluruh jajaran perangkat daerah akan tetap berkantor seperti biasa.
Pernyataan itu disampaikan usai dirinya kembali dari Jakarta, Senin (20/4/2026).
Ia menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini tetap pada percepatan realisasi belanja daerah.
“Kita hari ini kerja seperti biasa, memastikan realisasi belanja anggaran segera diproses, terutama untuk kegiatan standar pelayanan minimum daerah,” ujarnya.
Ia memastikan, pada hari pelaksanaan aksi, aktivitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan dihentikan.
“Besok kita siap menerima tamu-tamu yang hadir. Tetap berkantor seperti biasa bersama seluruh SKPD,” lanjutnya.
Terkait kemungkinan menemui massa aksi yang menyuarakan berbagai tuntutan terhadap kebijakan pemerintah, Rudy menyebut hal tersebut akan diputuskan secara situasional.
Ia juga memastikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan berada di kantor untuk memantau perkembangan.
“Tergantung kita lihat nanti,” katanya singkat.
Menanggapi salah satu tuntutan demonstran terkait audit penggunaan mobil dinas dan rumah jabatan, Rudy menegaskan proses tersebut telah dilakukan oleh lembaga berwenang.
“Audit sudah dilaksanakan oleh pihak terkait, terutama BPK,” tegasnya.
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar,
Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, mulai bersiap menghadapi aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/4/2026).
Sehari menjelang aksi, suasana di kawasan Karang Paci—sebutan untuk kompleks kantor DPRD Kaltim—terlihat lebih siaga dari biasanya.
Aktivitas perkantoran tetap berjalan normal, namun di sisi lain, berbagai langkah antisipatif telah dilakukan untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif.
Aksi tersebut rencananya akan melibatkan massa gabungan yang menamakan diri “Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim”.
DPRD Kaltim dipastikan menjadi titik kumpul utama sebelum massa bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim.
Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kaltim, Andi A Razaq, menegaskan bahwa pihaknya siap memfasilitasi aspirasi masyarakat.
“Kita sebagai aparatur tentu memfasilitasi mereka yang ingin menyampaikan aspirasi. Pimpinan dewan juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menerima massa aksi secara langsung,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/4/2026).
Menurutnya, komunikasi awal antara pihak aliansi dan sekretariat dewan telah menghasilkan sejumlah kesepahaman.
Setidaknya terdapat tiga poin utama yang menjadi perhatian massa aksi.
Pertama, massa meminta agar pimpinan DPRD Kaltim dapat menemui mereka secara langsung di depan gerbang kantor.
Kedua, DPRD dijadikan sebagai titik awal konsolidasi sebelum massa melanjutkan pergerakan ke Kantor Gubernur.
Ketiga, massa menginginkan kehadiran pimpinan atau perwakilan resmi jika Ketua DPRD berhalangan hadir.
“Rencananya nanti pimpinan akan memberikan surat dukungan atau semacam temuan sebagai dasar mereka melanjutkan aspirasi ke kantor gubernur,” jelas Andi Razaq.
Ia menegaskan bahwa DPRD Kaltim pada prinsipnya membuka ruang dialog seluas-luasnya bagi
masyarakat.
Hal tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari fungsi representasi dewan dalam menyerap
dan menindaklanjuti aspirasi publik.
Di tengah potensi konsentrasi massa dalam jumlah besar, aktivitas perkantoran di lingkungan Sekretariat DPRD Kaltim dipastikan tidak akan terganggu. Tidak ada kebijakan bekerja dari rumah (work from home) maupun peliburan pegawai.
“Semua tetap bekerja seperti biasa. Kami tidak merasa khawatir, karena menyampaikan aspirasi itu adalah hak yang dijamin undang-undang. Yang penting, pelaksanaannya berjalan damai dan tidak anarkis,” tegasnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa pengamanan mulai diperketat sejak Senin siang.
Di depan gerbang utama, petugas terlihat memasang kawat berduri sebagai pembatas untuk mengendalikan akses keluar-masuk ke area gedung.
Selain itu, aparat gabungan dari kepolisian, TNI, serta unsur pendukung lainnya seperti tenaga medis,pemadam kebakaran, hingga petugas pengamanan dalam (pamdal) disiagakan untuk mengawal jalannya aksi.
Tak hanya pengamanan fisik, kesiapan juga dilakukan dari sisi teknis.
Jajaran Sub Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Subdit TIK) Polda Kaltim tampak melakukan persiapan perangkat di sekitar lokasi, guna mendukung pengawasan dan pengendalian situasi selama aksi berlangsung.
Andi Razaq menyebut seluruh skema pengamanan tersebut sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan aparat keamanan menjadi kunci agar aksi dapat berlangsung tertib.
“Kami selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk memastikan teman-teman yang menyampaikan aspirasi bisa melakukannya dengan aman, damai, dan tertib,” katanya.
Sementara itu, informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa unsur pimpinan DPRD Kaltim bersama anggota dari berbagai fraksi dijadwalkan akan turun langsung menemui massa aksi di lokasi.
Kehadiran lintas fraksi ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi penerimaan aspirasi yang disampaikan.
Namun demikian, tidak semua fraksi dipastikan hadir. Fraksi Golkar disebut berhalangan karena tengah menjalankan agenda di luar provinsi.
Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, DPRD Kaltim berharap aksi unjuk rasa yang akan berlangsung dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat dan wakil rakyat, sekaligus mencerminkan kedewasaan berdemokrasi di daerah.
Mengantisipasi potensi kepadatan kendaraan saat aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda menyiapkan skema rekayasa lalu lintas di sejumlah titik strategis, terutama di kawasan Kantor Gubernur Kalimantan Timur dan Kantor DPRD Kaltim.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat di tengah prediksi membludaknya massa aksi.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan (LLJ) Dishub Samarinda, Boy Leonardo Sianipar, mengatakan
pengaturan arus kendaraan telah disusun melalui koordinasi intensif bersama pihak kepolisian.
“Arus lalu lintas kita memang sudah berkoordinasi dengan pihak Satlantas. Kami juga sudah membuat pengalihan arus lalu lintas versi Dishub dan telah dilaporkan ke Wali Kota,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Untuk kawasan Kantor Gubernur Kaltim, pengalihan arus diberlakukan mulai pukul 12.00 WITA hingga selesai.
Kendaraan dari arah Jalan Yos Sudarso menuju Jalan Slamet Riyadi akan dialihkan melalui jalur
alternatif seperti Jalan Bhayangkara, Jalan Juanda, hingga Jalan Pangeran Antasari.
Sementara itu, rekayasa lalu lintas di kawasan DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar diterapkan pada pukul 09.00 hingga 12.00 WITA.
Arus kendaraan dari Jalan MT Haryono menuju Rapak Indah akan dialihkan melalui Jalan Tengkawang, Jalan Ulin, hingga Jalan Kahoi.
Tak hanya mengandalkan rekayasa arus, Dishub juga memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi melalui jaringan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah jalur utama.
Boy menegaskan, pemantauan dilakukan secara real-time guna mengantisipasi kepadatan maupun potensi gangguan selama aksi berlangsung.
“Pemantauan via CCTV pasti kita laksanakan. Kami memiliki akses di jalur-jalur utama sehingga
pengawasan bisa dilakukan secara maksimal,” jelasnya.
Menurutnya, pengawasan digital ini menjadi pelengkap dari kesiapan personel di lapangan sekaligus mempercepat respons terhadap dinamika yang berkembang, termasuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyusup di tengah massa aksi.
Di sisi lain, Dishub juga meningkatkan jumlah personel melalui mekanisme Bantuan Kendali Operasi (BKO).
Jumlah petugas bahkan ditambah dua kali lipat dari rencana awal.
“Permintaan awal 30 personel, namun hasil koordinasi terakhir ditingkatkan menjadi 60 orang, menyesuaikan dengan prediksi jumlah massa yang mencapai ribuan,” ungkapnya.
Dishub pun mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan rute perjalanan dan menghindari titik- titik konsentrasi massa guna meminimalkan kemacetan.
Dengan kombinasi rekayasa lalu lintas, pengawasan digital, dan penambahan personel, Dishub berharap aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar meskipun terjadi lonjakan mobilitas selama aksi berlangsung.
Pengamanan Berlapis 21 April 2026
Total Personel: 2.263
Titik Pengamanan Utama:
Sistem Pengamanan:
Pengamanan Fisik:
Rekayasa Lalu Lintas
1. Kawasan Kantor Gubernur Kaltim
Waktu: 12.00 WITA – selesai
Arah terdampak: Jl. Yos Sudarso - Jl. Slamet Riyadi
Pengalihan:
2. Kawasan DPRD Kaltim (Jl. Teuku Umar)
Waktu: 09.00 – 12.00 WITA
Arah terdampak: Jl. MT Haryono - Rapak Indah
Pengalihan:
