TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memperluas penyidikan dugaan korupsi pengadaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan menyasar unsur legislatif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben Prabu Faza, menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Mapolres Pekalongan Kota pada Senin (20/4/2026).
Pemeriksaan ini bertujuan mendalami dugaan keterkaitan dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang tengah diselidiki.
Ruben, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan, diketahui pernah menduduki posisi strategis sebagai Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB).
Perusahaan tersebut tercatat terlibat dalam sejumlah paket pengadaan di lingkungan pemerintah daerah.
Di sela pemeriksaan, Ruben mengungkapkan bahwa pertanyaan penyidik masih berfokus pada persoalan outsourcing.
"Enggak banyak sih, masih seputar outsourcing ya," ujarnya.
Baca juga: Ruang Kelas Rusak Belum Diperbaiki, Siswa SDN 1 Plosorejo Blora Terpaksa Belajar di Balai Desa
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Pekalongan, sepanjang 2026 terdapat sedikitnya 12 paket pengadaan yang berkaitan dengan PT RNB.
Total nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp4,4 miliar.
Sejumlah paket pengadaan tersebut berkaitan langsung dengan penyediaan tenaga outsourcing di berbagai instansi pemerintahan.
Ruben menyatakan akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan, termasuk melanjutkan pemeriksaan setelah jeda istirahat.
"Ya kita mengikuti saja nanti setelah ini. Ini masih istirahat, masih sambung lagi nanti," katanya.
Sebelumnya, KPK juga telah memanggil puluhan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Sebanyak 63 orang dijadwalkan menjalani pemeriksaan secara bertahap di Polres Pekalongan Kota dalam beberapa hari.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut.
"Pemeriksaan dilaksanakan di Polres Pekalongan Kota, mulai hari ini hingga beberapa hari ke depan. Total sekitar 63 orang yang akan diperiksa," ujar Yulian Akbar, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditentukan.
"Bergantian, ada yang hari ini, besok, lusa, dan ada juga yang minggu depan. Jadi tidak sekaligus," jelasnya.
Meski banyak pejabat dan ASN menjalani pemeriksaan, Yulian memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Ia telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mengoptimalkan sistem pendelegasian tugas guna menjaga pelayanan publik tetap optimal.
"Kami pastikan birokrasi tetap berjalan dengan baik. Tugas-tugas bisa didelegasikan kepada sekretaris dinas, PPTK, maupun staf lainnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," tegasnya.
Menurutnya, pemanggilan KPK telah diinformasikan sebelumnya sehingga para ASN memiliki waktu untuk menyesuaikan jadwal kerja.
Yulian juga menegaskan bahwa tidak semua yang diperiksa merupakan kepala OPD, melainkan juga pejabat pengadaan dan ASN lain yang berkaitan dengan perkara.
"Tidak semua kepala dinas, ada juga pejabat pengadaan dan beberapa ASN lainnya," pungkasnya.
H. Ruben R. Prabu Faza merupakan politikus yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan.
Ia terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pekalongan 2 yang meliputi Kecamatan Bojong, Kesesi, dan Sragi.
Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Direktur di perusahaan yang terkait dengan kasus korupsi yang menyeret nama Fadia Arafiq. (Dro)
