TRIBUNBENGKULU.COM - Penyebab ribuan massa demo besar-besaran di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur, Samarinda, pada Selasa (21/4/2026) pagi.

Berbagai aliansi masyarakat hingga mahasiswa hadir memprotes kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Sebanyak 2.263 personel disiagakan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap aman dan tertib.

Pengamanan juga diperkuat dengan teknologi, termasuk penggunaan sistem anti-drone untuk memastikan ruang udara tetap steril dari potensi gangguan.

Sejumlah warga yang tergabung dalam Generasi Lintas Anak Kalimantan (GALAK) DPC Kota Bontang juga mengikuti aksi unjuk rasa bersama Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.

Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kaltim dan Gubernur Kaltim terkait kebijakan yang dinilai belum berdampak nyata bagi masyarakat.

Anggota Ormas GALAK, Abd Rahman, menjelaskan bahwa rombongannya berangkat dari Bontang sejak pukul 03.00 WITA dan tiba di Samarinda sekitar pukul 06.00 WITA.

Meski baru satu mobil berisi enam orang yang tiba di lokasi awal, ia menyebut anggota lainnya akan segera menyusul untuk memperkuat barisan massa aksi.

"Kami datang dari Bontang jam 3 subuh tadi untuk ikut demo. Ini baru rombongan satu mobil, yang lain menyusul," ujar Abd Rahman saat ditemui TribunKaltim.co di area kantor DPRD Kaltim.

Mereka menyebut turun ke jalan dipicu oleh rasa kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Kaltim yang dinilai belum memberikan dampak nyata meski telah menjabat hampir satu tahun.

"Tuntutannya sebagai bentuk kekecewaan. Gubernur Rudy Masud sudah hampir satu tahun menjabat, tapi masih banyak yang belum terealisasi," tegasnya.

Dua poin utama yang menjadi sorotan massa aksi adalah pengadaan mobil dinas mewah bagi pejabat serta proyek renovasi kantor yang dianggap menghabiskan anggaran besar namun tidak mendesak.

Massa menilai alokasi anggaran tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat saat ini.

Massa juga menuntut agar aspirasi mereka diterima oleh perwakilan DPRD Kaltim serta mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai kontroversial.

Massa yang telah tiba juga belum memulai orasi di depan kantor DPRD Kaltim.

Disabilitas Kaltim Turun Aksi

Puluhan warga dengan keterbatasan fisik berdiri tegak dan lainnya berada diatas roda tiga itu untuk membawa harapan yang sedang terancam hilang.

Mereka hadir bukan untuk sekadar meramaikan Aksi 21 April bersama Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. 

Mereka datang membawa luka atas kebijakan pemerintah Kalimantan Timur yang dianggap tak lagi berpihak pada kaum marginal.

Muhammad Ali, Ketua dari FOPPADIS, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam.

Fokus utama mereka adalah penghapusan Bantuan Sosial Terencana (BST). 

Bantuan sosial yang sudah ada sejak era Gubernur Awang Faroek Ishak dengan kuota 5.000 hingga Isran Noor naik jadi 7.000an kuota, tiba-tiba lenyap di bawah kepemimpinan Rudy Mas'ud - Seno Aji saat ini.

"Dasar kami bergerak adalah kemanusiaan," ujar Ali dengan nada bergetar. 

"Saya pernah mendata, ada satu keluarga kakak-beradik yang seluruh aktivitasnya hanya bisa dilakukan di atas kasur. Bagaimana mungkin pemerintah membiarkan mereka tidak mendapatkan anggaran? Ini masalah kelangsungan hidup," ujarnya.

Bagi Ali dan kawan-kawan, bantuan sosial bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan penyambung nyawa untuk membeli kebutuhan dasar dan obat-obatan yang tidak murah.

Dimana Rudy Mas'ud?

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap aksi yang diproyeksikan melibatkan ribuan  massa, Rudy menegaskan dirinya bersama seluruh jajaran perangkat daerah akan tetap  berkantor seperti biasa.

Pernyataan itu disampaikan usai dirinya kembali dari Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia menekankan bahwa fokus pemerintah saat ini tetap pada percepatan realisasi belanja daerah.

“Kita hari ini kerja seperti biasa, memastikan realisasi belanja anggaran segera diproses, terutama untuk kegiatan standar pelayanan minimum daerah,” ujarnya.

Ia memastikan, pada hari pelaksanaan aksi, aktivitas di lingkungan Pemerintah Provinsi  Kalimantan Timur tidak akan dihentikan.

“Besok kita siap menerima tamu-tamu yang hadir. Tetap berkantor seperti biasa bersama seluruh SKPD,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan menemui massa aksi yang menyuarakan berbagai tuntutan terhadap  kebijakan pemerintah, Rudy menyebut hal tersebut akan diputuskan secara situasional.

Ia juga memastikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan berada di kantor untuk memantau perkembangan.

“Tergantung kita lihat nanti,” katanya singkat.

Menanggapi salah satu tuntutan demonstran terkait audit penggunaan mobil dinas dan rumah jabatan, Rudy menegaskan proses tersebut telah dilakukan oleh lembaga berwenang.

“Audit sudah dilaksanakan oleh pihak terkait, terutama BPK,” tegasnya.