TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan peringatan serius terkait dampak konflik global di Timur Tengah yang berpotensi memicu gejolak keamanan di dalam negeri.
Situasi perang antara Israel dan Iran yang melibatkan Amerika Serikat diprediksi akan berdampak luas, mulai dari krisis energi hingga potensi gelombang unjuk rasa (unras) di berbagai wilayah Indonesia akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.
Hal ini ditegaskan Kapolri saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korps Brimob Polri di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026).
Jenderal Listyo Sigit menjelaskan gangguan keamanan di Selat Hormuz, yang merupakan jalur distribusi energi dunia, akan memicu lonjakan harga minyak mentah secara drastis.
"Beberapa waktu yang sudah tembus di atas 100 USD per barel. Jika konflik ini terus berlanjut, harga minyak bisa mencapai angka 200 USD per barel," ujar Kapolri.
Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Instruksikan 7.000 Personel Brimob Siaga Hadapi Gejolak Global
Kenaikan harga minyak dunia ini, menurut Kapolri, akan berimplikasi langsung pada naiknya harga BBM dan LPG non-subsidi di Indonesia.
Hal inilah yang diwaspadai dapat memicu reaksi sosial dari masyarakat.
"Implikasinya akan berdampak terhadap naiknya harga-harga. Ini akan menimbulkan reaksi dan potensi terjadinya eskalasi yang meningkat, khususnya terkait masalah keamanan di dalam negeri," tegas Listyo.
Menanggapi arahan tersebut, Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri, Komjen Ramdani Hidayat, menyatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh sumber daya untuk mengantisipasi dampak dari ketegangan geopolitik tersebut.
Baca juga: Kapolri dapat Arahan Khusus Presiden Prabowo Sebelum ke Rusia, Ini Kata Pengamat
"Pesan Bapak Kapolri, Korbrimob harus siap personel, sarana prasarana, dan sumber daya untuk mengantisipasi kejadian yang berdampak pada negara kita. Dampak perang Iran-Israel merembet ke kebutuhan pokok masyarakat," kata Ramdani.
Ia mengungkapkan Badan Intelijen Keamanan Polri telah melakukan pemetaan terhadap potensi gangguan keamanan yang muncul akibat kenaikan harga minyak dunia.
Data intelijen tersebut sudah didistribusikan ke jajaran Brimob untuk menentukan langkah antisipasi.
Meski bersiaga penuh, Komjen Ramdani menekankan penanganan massa akan tetap mengedepankan pendekatan humanis atau soft power.
"Penanganan massa sekarang tidak harus dengan kekerasan. Kekuatan Brimob adalah kekuatan terakhir. Kami sampaikan bahwa PHH (Pasukan Huru-Hara) itu bukan pasukan huru-hara, tapi pasukan untuk mencegah anarkis," jelasnya.
Dankorbrimob menambahkan, aksi unjuk rasa adalah hak warga negara yang diperbolehkan selama tidak melanggar hukum.
Brimob baru akan melakukan penindakan tegas jika aksi tersebut sudah mengarah pada pengrusakan, pembakaran, atau ancaman terhadap nyawa manusia.
